Pemkab Tasikmalaya Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menentapkan status siaga darurat bencana kekeringan dalam menghadapi potensi musim kemarau. Penetapan status siaga darurat dilakukannya, telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan di lapangan terutamanya pendistribusian air bersih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Moch Zain mengatakan, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya kekeringan yang terjadi sudah ada puluhan titik tersebar di 18 Desa berada di 12 Kecamatan antara lain Cipatujah, Cibalong, Parungponteng, Jamanis, Cikatomas, Cisayong, Sukaresik, Tanjungjaya, Gunung Tanjung, Karangjaya, Rajapolah dan Cineam.

"Kami sudah cek ke lapangan beberapa sumur memang sudah kering dan kami menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang, menengah dalam penanganan bencana kekeringan. Akan tetapi, langkah jangka pendek mengirimkan air bersih ke lokasi terdampak mengingat selama ini masih banyak warga belum menerima air bersih karena lambatnya laporan pengiriman surat dari setiap kecamatan," katanya, Rabu, 13 September 2023.

Ia mengatakan, pada musim kemarau yang terjadi sekarang dibarengi fenomena El Nino dan akan koordinasi dalam upaya penanganan kekeringan termasuk soal bantuan air bersih bagi masyarakat. Karena, bencana kekeringan dapat membuat kondisi kemarau lebih kering dan bagi seluruh Kades, Camat di wilayahnya agar diminta siaga hingga merespons dampak kekeringan dan segera dilaporkan.

"Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dampak kekeringan dilaporkan tercatat ada di 25 titik berada 18 Desa yang tersebar di 12 Kecamatan dan untuk tanggap siaga darurat bencana kekeringan sesuai informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diprakirakan hujan akan mulai turun bulan November," ujarnya.

Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dede Sudrajat mengatakan, musim kemarau yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini berdampak pada kekeringan hingga banyak masyarakat membutuhkan air bersih. Namun, krisis air yang terjadi karena ratusan sumur milik masyarakat mengalami kekeringan dan sampai sekarang banyak mengajukan surat ke BPBD.

"Kekeringan yang terjadi di wilayahnya selama ini sudah mengalami krisis air bersih dan yang mengajukan surat permohonan pengiriman air bersih tercatat ada di 11 Kecamatan, 18 Desa dengan jumlah 1.354 Kepala Keluarga (KK) atau 4.136 jiwa. Akan tetapi, pendistribusian air bagi masyarakat ada keterlambatan karena armada tangki yang beroperasi ada tiga yakni dari Tagana dan BPBD," paparnya.