Menko Polkam Pastikan Rakyat Berhak Kritik Kebijakan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman (kiri). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto

Menko Polkam Pastikan Rakyat Berhak Kritik Kebijakan Pemerintah

Achmad Zulfikar Fazli • 18 November 2026 19:28

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat berhak mengkritik seluruh kebijakan pemerintah. Kritik merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang.

"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," ujar Dudung dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Dudung, pemerintah membutuhkan kritik agar mengerti keinginan rakyat dan mau memperbaiki setiap kebijakan. Dudung menilai kritik dan perbedaan pendapat lumrah dalam demokrasi. Namun, kritik jangan provokatif dan bersifat memecah masyarakat.


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Foto- Istimewa



Di samping itu, Dudung melihat kecenderungan masyarakat yang lebih sering menyuarakan kritik atau pendapat di media sosial. Dudung berharap masyarakat bisa lebih bijak menyuarakan pendapat, menerima, atau menyebarkan informasi.

Menurut Dudung, sikap bijak harus digunakan agar masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks yang bersifat provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa.

"Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Dudung.

(Achmad Zulfikar Fazli)