Menag Nasaruddin Umar didampingi Sekjen Kamaruddin Amin dan Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno saat sesi doorstop usai acara senam pagi menyambut HGN 2026. Foto: dok Kemenag.
Seleksi CPNS Guru Kemenag 2027, Simak Syarat yang Disiapkan
Ade Hapsari Lestarini • 20 November 2026 13:06
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan formasi guru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027. Kesempatan ini terbuka bagi pelamar umum maupun guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan pemerintah telah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah menyiapkan formasi CPNS untuk guru binaan Kemenag secara bertahap dan mulai bergulir pada 2027.
Suyitno menjelaskan, salah satu kriteria peserta dari kalangan guru PPPK adalah memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan batas usia maksimal 35 tahun. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pelamar dari jalur umum.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," kata Suyitno, dilansir laman Kemenag, dikutip Jumat, 20 November 2026.
.jpeg)
Ilustrasi peserta CPNS. Foto: dok KemenpanRB.
Status guru PPPK tetap aman jika tidak lulus
Selain membuka kesempatan menjadi PNS, Kemenag juga memastikan status kepegawaian guru PPPK tetap terlindungi apabila tidak lolos seleksi CPNS 2027. Dengan demikian, guru PPPK yang mengikuti seleksi tidak perlu khawatir kehilangan status kepegawaiannya jika belum berhasil menjadi PNS.
Suyitno menyampaikan, pemerintah akan mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
Selain formasi CPNS, Kemenag menyiapkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan melalui sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru. Program sertifikasi tersebut dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan dan akan disusul penambahan peserta pada gelombang berikutnya.
Kemenag juga memberikan perhatian kepada lebih dari 100 ribu guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka direncanakan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026.
Anggaran program tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari program afirmasi Kemenag dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional 2026. (Natasya Dwi Putri)