Prabowo: Mulai Sekarang IUP 70% Bila Perlu Kuasai Sahamnya

Jakarta: Pemerintah berkomitmen memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar 70 persen hasil seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati oleh negara.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.

Ia menjelaskan bahwa investor tetap diperbolehkan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun setelah modal investasi tersebut kembali, porsi keuntungan terbesar harus dinikmati oleh bangsa Indonesia.

"Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Selain pengaturan porsi IUP, Presiden mewajibkan seluruh kegiatan ekspor berjalan melalui sistem satu pintu. Kebijakan ini bertujuan memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah riil yang dikirim ke luar negeri.

"Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," ucap Prabowo.


Ilustrasi pertambangan. Foto: dok. MI. 

Prabowo mengungkapkan praktik manipulasi laporan ekspor tersebut juga banyak dikeluhkan oleh para gubernur di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengetatan tata kelola dinilai mendesak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Kebijakan tersebut mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penguasaan negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menekankan sistem ekonomi Indonesia berpijak pada asas kekeluargaan sesuai pesan para pendiri bangsa.

Prabowo juga menyoroti praktik selama puluhan tahun ketika pemegang hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) mengatasnamakan warga negara Indonesia saat mengurus perizinan. Namun setelah meraih keuntungan besar, dana tersebut justru dilarikan dan disimpan di luar negeri.

"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ucap Prabowo.

Ia menegaskan seluruh sisa masa mandat kepemimpinannya akan difokuskan untuk meluruskan penyimpangan sistem ekonomi tersebut. Upaya pembenahan ini dilakukan agar pengelolaan ekonomi nasional kembali selaras dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.