Target Eliminasi TB 2030, Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta Perkuat Pencegahan

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pencegahan tuberkulosis (TB) melalui pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) dan pelacakan kontak erat. Upaya ini dilakukan untuk memutus penularan dan mencapai target eliminasi TB di Jakarta pada 2030.

Benjamin menilai capaian pengobatan TB di Indonesia sudah baik, tetapi pemeriksaan kontak erat dan pemberian TPT perlu diperkuat. Rumah sakit dan Puskesmas diminta memastikan anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien menjalani pemeriksaan dan mendapat terapi pencegahan.

“Oleh karena itu, kita ubah paradigma berpikir kita. Setiap rumah sakit dan Puskesmas harus memastikan kontak serumah diperiksa dan mendapatkan TPT demi melindungi masa depan keluarga masyarakat,” tegas Benjamin dalam pernyataan resmi, Rabu, 28 Oktober 2026.

Berdasarkan data global, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TB terbanyak, menyumbang sekitar 10 persen kasus global. Diperkirakan 1,08 juta orang jatuh sakit dan 126.000 orang meninggal akibat TB setiap tahun.

Di DKI Jakarta, lebih dari 90 persen pasien TB telah memulai pengobatan, tetapi cakupan TPT bagi kontak serumah baru berkisar 40 persen. Rendahnya cakupan pencegahan ini berisiko membuat kasus TB terus berulang setiap tahun.

Sebanyak 62 persen hingga 64 persen kasus TB di Jakarta pertama kali ditemukan di rumah sakit, berbeda dari sejumlah daerah yang lebih banyak menemukan kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, rumah sakit pemerintah, swasta, serta TNI/Polri perlu terlibat dalam penanganan TB yang terintegrasi.

Untuk mendukung pemeriksaan, Kemenkes memastikan seluruh Puskesmas di Jakarta dilengkapi alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Kemenkes juga mengalokasikan 32 unit Portable X-Ray yang ringan dan mudah dibawa untuk melacak kontak erat, termasuk di permukiman padat penduduk.

Obat TPT juga dipastikan tersedia secara gratis di seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta. Terapi ini diberikan kepada orang berisiko tinggi atau yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif, tetapi belum sakit TB, untuk mencegah infeksi laten berkembang menjadi TB aktif.

Pelacakan kontak turut dilakukan kader TB dan tim kesehatan dengan mendatangi rumah warga. Pemeriksaan rontgen dan pendampingan pemberian TPT secara ramah diharapkan membantu keluarga pasien merasa terlindungi serta mengurangi kecemasan terhadap risiko penularan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta jaringan 197 rumah sakit dan ratusan Puskesmas di Jakarta dioptimalkan untuk mendukung eliminasi TB. Ia juga menegaskan layanan kesehatan tidak boleh dibatasi berdasarkan kepemilikan KTP karena tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan.

Pramono mendukung target eliminasi TB di Jakarta pada 2030 dan berharap program tersebut berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TB di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” ujar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menekankan pentingnya integrasi layanan antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader komunitas. Koordinasi ini diperlukan agar pasien mendapat pendampingan hingga pengobatan tuntas dan penularan di lingkungan sekitar dapat dihentikan.

“Penemuan kasus di rumah sakit Jakarta sangat besar. Integrasi pelacakan kontak antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader komunitas adalah kunci utama untuk memastikan setiap pasien didampingi hingga sembuh tuntas dan rantai penularan di lingkungan sekitar dapat kita putus sepenuhnya,” kata Ani.