Kepemimpinan Lanjut (KKL I) Pemuda Katolik 2026. Foto: Istimewa
Kepemimpinan Inklusif Anak Muda Dibutuhkan untuk Bangun Daerah
Siti Yona Hukmana • 15 May 2026 17:09
Jakarta: Tantangan pembangunan daerah saat ini dinilai tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Butuh kepemimpinan anak muda inklusif yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Gusma, dalam acara Kepemimpinan Lanjut (KKL I) Pemuda Katolik 2026 yang digelar di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang. Pesan ini ia sampaikan pada seluruh kader Pemuda Katolik.
"Kader Pemuda Katolik harus hadir sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di daerah masing-masing,” kata Gusma dalam keterangannya, Jumat, 15 Mei 2026.
Gusma mengatakan KKL I menjadi ruang kaderisasi strategis untuk melahirkan pemimpin muda yang memiliki komitmen terhadap Gereja dan bangsa. Menurutnya, Pemuda Katolik memiliki semboyan Pro Ecclesia et Patria, untuk Gereja dan bangsa.
"Karena itu kami siap mendukung pembangunan dan berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Gusma.
Adapun, KKL I Pemuda Katolik 2026 mengusung tema “Kepemimpinan Inklusif dan Kolaboratif dalam Mengawal Pembangunan dan Akselerasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan". Sebanyak 107 peserta dari 20 provinsi hadir dalam KKL I yang diawali dengan Perayaan Ekaristi dipimpin Uskup Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, didampingi Moderator Pengurus Pusat Pemuda Katolik Romo Johannes Hariyanto, SJ dan Romo Yohanes Agus Riyanto, MSF.
KKL I ini dibuka oleh Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Ma’ruf, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI Yusti Erlina, Dirsosbud Mabes Polri Yohanes Agus Rijanto, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Suparman, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol. Victor T. Sihombing, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI Romo Hans Jeharut, forkopimda Provinsi Bangka Belitung, anggota DPRD, dewan pakar Pemuda Katolik, dan tamu undangan lainnya termasuk umat Katolik dari berbagai paroki, OMK, organisasi kepemudaan lintas agama, para seminaris Joen Boen Pangkalpinang, hingga pelajar SMA St. Yoseph dan SMK Tunas Karya Pangkalpinang.
Sorotan utama dalam homili Mgr. Sunarko adalah model kepemimpinan Yesus yang membentuk para rasul bukan dengan kekuasaan, melainkan lewat proses pendampingan, pelayanan, dan keteladanan hidup.
Menurut Mgr. Sunarko, para rasul bukanlah pribadi-pribadi yang langsung sempurna. Mereka pernah mengalami ketakutan, kehilangan arah, bahkan kembali pada kehidupan lama setelah Yesus wafat di kayu salib.
“Setelah Yesus wafat, para murid kocar-kacir. Petrus kembali menjadi nelayan dan diikuti murid-murid lainnya. Mereka merasa kehilangan harapan,” kata Sekretaris Jenderal KWI ini.
Namun, justru dari pengalaman jatuh bangun itulah Yesus membentuk para rasul menjadi pemimpin yang kuat, berani bersaksi, dan siap melayani umat. Mgr. Sunarko menegaskan kepemimpinan Yesus tidak dibangun melalui perebutan pengaruh ataupun dominasi kekuasaan, melainkan lewat kesediaan untuk berjalan bersama dan menguatkan sesama.
"Latihan kepemimpinan para rasul dimulai dari pengalaman bersama Yesus. Mereka dibentuk bukan untuk berebut kuasa, tetapi untuk melayani dan menghadirkan harapan,” ujar Sunarko.
Pesan homili tersebut menjadi benang merah tema KKL I tahun ini. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang tidak hanya cakap secara organisasi, tetapi memiliki empati sosial, semangat kolaborasi, dan keberanian hadir di tengah persoalan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala BP BUMN Aminudin Ma’ruf menyoroti pentingnya menciptakan ruang ekonomi yang lebih sehat bagi generasi muda dan pelaku usaha daerah. Menurut Aminudin, banyak perusahaan besar, termasuk BUMN, saat ini terlalu jauh mengembangkan bisnis di luar bidang utamanya sehingga mempersempit ruang tumbuh bagi UMKM dan wirausaha muda.
"Kalau perusahaan besar masuk ke semua sektor usaha, lalu di mana ruang anak muda untuk berkembang?” ujar Aminudin.

Kepemimpinan Lanjut (KKL I) Pemuda Katolik 2026. Foto: Istimewa
Ia menjelaskan pemerintah tengah menyederhanakan entitas bisnis BUMN dari 1.080 menjadi 200 lebih perusahaan, agar lebih fokus pada bisnis inti dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tema KKL I tentang akselerasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, yakni pembangunan ekonomi yang memberi ruang bagi kekuatan lokal untuk tumbuh.