Perkuat Pendanaan Pertahanan, Trump Pangkas Anggaran 2027 Sebesar 10%

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengusulkan perubahan besar dalam prioritas pengeluaran federal untuk tahun fiskal 2027. Ia menyerukan peningkatan tajam dalam pengeluaran pertahanan bersamaan dengan pemotongan pengeluaran diskresioner non-pertahanan.

Menurut dokumen anggaran Gedung Putih yang dirilis Jumat, 3 April 2026, Trump berupaya mengurangi pengeluaran diskresioner non-pertahanan sebesar 10 persen, sementara meningkatkan pendanaan pertahanan secara signifikan. 

Dikutip dari Investing.com, Sabtu, 4 April 2026, proposal tersebut mencakup total sumber daya anggaran sebesar USD1,5 triliun untuk pertahanan pada tahun fiskal 2027, yang menggarisbawahi fokus berkelanjutan pada investasi militer dan keamanan nasional.

Rencana tersebut juga menguraikan peningkatan pengeluaran pertahanan sebesar USD500 miliar, dengan dana yang dialokasikan untuk berbagai inisiatif, termasuk program "Golden Dome", upaya untuk mengatasi kekurangan stok mineral penting, dan perluasan pembangunan kapal.

Personel militer juga akan menerima kompensasi yang lebih tinggi berdasarkan proposal tersebut, dengan kenaikan gaji yang direncanakan antara lima dan tujuh persen.

(Ilustrasi. Foto: Pngtree)

Peningkatan anggaran lainnya

Di luar pertahanan, anggaran tersebut menyerukan peningkatan pendanaan di bidang-bidang tertentu dalam keamanan domestik. Pendanaan penegakan hukum federal akan meningkat 15 persen menjadi USD19 miliar, yang mencerminkan penekanan yang lebih luas pada prioritas keamanan internal.

Pada saat yang sama, pemerintah berupaya untuk merampingkan pengeluaran di tempat lain. Proposal tersebut mencakup penghapusan hampir 30 program hibah Departemen Kehakiman yang menurut para pejabat bersifat duplikat atau tidak selaras dengan prioritas presiden.

Investasi infrastruktur juga menjadi bagian dari anggaran, dengan alokasi USD4 miliar untuk Administrasi Penerbangan Federal guna melanjutkan pembangunan sistem pengendalian lalu lintas udara yang baru.

Seperti semua proposal anggaran presiden, rencana ini memerlukan persetujuan dari Kongres, di mana kemungkinan akan menghadapi negosiasi dan membutuhkan dukungan bipartisan. Secara historis, proposal semacam itu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk diskusi, bukan sebagai cetak biru pengeluaran akhir.