Belanja Infrastruktur Terbesar, Kementerian PU Diganjar P2DN 2025

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) 2025 kategori kementerian/lembaga dengan anggaran belanja terbesar. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2025 yang digelar di Ruang Garuda, Gedung Kementerian Perindustrian, Senin, 15 Desember 2025.

Mewakili Kementerian PU, Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Airyn Saputri Harahap mengatakan penghargaan ini mencerminkan konsistensi kebijakan Kementerian PU dalam mengarahkan belanja infrastruktur skala besar agar selaras dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Belanja pemerintah yang besar, menurut Airyn, jika dikombinasikan dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Kementerian PU memiliki peran strategis sebagai enabler pertumbuhan ekonomi. Fokus pembangunan infrastruktur tidak hanya pada besaran investasi, tetapi pada kemampuan infrastruktur menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif seperti industri dan pariwisata, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran tersebut tertuang dalam Tri Asa Pembangunan Infrastruktur atau PU 608 sebagai arah baru pembangunan infrastruktur nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

"TKDN menjadi salah satu strategi kunci pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan target delapan persen melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Desember 2025.

Penguatan TKDN di lingkungan Kementerian PU juga memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi terhadap penurunan incremental capital output ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi nasional.

Melalui pendekatan tersebut, belanja infrastruktur Kementerian PU diarahkan agar semakin produktif, transparan, dan berdampak. Efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kemampuannya memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penghargaan P2DN 2025 ini menjadi refleksi konsistensi implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Lebih dari capaian institusional, penghargaan tersebut menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.