Partai Berkuasa Jepang Setujui Penguatan Intelijen Nasional

Tokyo: Partai berkuasa Jepang menyetujui rencana penguatan kemampuan intelijen nasional pada Jumat, 27 Februari 2026.

Ini dilakukan di tengah dorongan reformasi pertahanan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi. Keputusan itu diambil setelah kemenangan telak partainya dalam pemilu cepat bulan ini.

Rencana tersebut disepakati markas strategi intelijen Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mencakup pembentukan biro intelijen yang ditingkatkan serta penguatan kemampuan pengumpulan intelijen luar negeri.

Usulan itu juga memuat sistem pendaftaran wajib bagi agen asing dan larangan penggunaan telepon seluler di gedung-gedung penting pemerintah.

Ketua kebijakan LDP Takayuki Kobayashi menegaskan penguatan intelijen menjadi pilar utama perubahan kebijakan besar di bawah Takaichi.

“Sederhana membuat organisasi di atas kertas sama sekali tidak berarti; pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjadikannya benar-benar hidup dan berfungsi,” ujarnya, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 27 Februari 2026.

Langkah ini muncul di tengah ketegangan diplomatik berkepanjangan antara Jepang dan Tiongkok terkait pernyataan Takaichi tentang Taiwan. Beijing sempat memanggil duta besar Jepang dan menuduh adanya upaya menghidupkan kembali militerisme.

Selain itu, LDP juga mengusulkan pelonggaran aturan ekspor peralatan militer agar memungkinkan ekspor senjata mematikan. Takaichi menyatakan akan merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional tahun ini guna menyesuaikan dengan dinamika keamanan kawasan.

Sebelumnya, Takaichi mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer jika Beijing menggunakan kekuatan untuk mengambil Taiwan. Ia juga menegaskan Jepang akan melindungi wilayah darat, laut, dan udaranya secara tegas di tengah meningkatnya ketegangan regional.

(Keysa Qanita)