Ketua MPR Minta Setiap Menteri tak Membebani Presiden Prabowo

Jakarta: Ketua MPR Ahmad Muzani meminta setiap menteri di Kabinet Merah Putih, mengkaji matang setiap keputusan. Sehingga, implementasi keputusan itu tak membebani Presiden Prabowo Subianto.

"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam. Sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Salah satu keputusan menteri yang disorot, yaitu sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seharusnya membuat kajian komprehensif.
 

Baca: Optimalisasi Penerimaan Negara di 4 Kementerian, Satgassus Polri: Bisa Bertambah

Menurut Muzani, beragam masalah di pemerintahan seharusnya bisa diselesaikan di level kementerian. Sehingga, presiden tak yang turun tangan.

"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain," ujar Muzani.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu mengatakan para jajaran kabinet perlu mengkaji dengan matang setiap keputusan. Dia menilai presiden seharusnya hanya dibebani dengan persoalan yang strategis.

"Supaya presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," jelas Muzani.