Kemenko PM Tinjau Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tanjung Pinang

Tanjung Pinang: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Abdul Haris, meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Abdul menyampaikan bahwa Kemenko PM berkomitmen untuk memastikan setiap program pengentasan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Kunjungan ini bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin menghadirkan akses pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian siswa,” kata Abdul melalui keterangan tertulis, Jumat, 31 Oktober 2025.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kemenko PM berinteraksi langsung dengan siswa dan guru Sekolah Rakyat Tanjung Pinang. Mereka mendengarkan cerita, harapan, serta tantangan yang mereka hadapi selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.

Tim juga meninjau fasilitas dan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar. Termasuk kondisi asrama dan sarana pendukung lainnya.

Baca juga:  Mensos Pastikan Perlengkapan Seragam dan Laptop untuk Sekolah Rakyat Dikirim Akhir Bulan

Dari hasil peninjauan, ditemukan masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dilengkapi untuk mendukung kenyamanan belajar siswa dan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah. Hal itu bakal menjadi catatan untuk penyempurnaan implementasi Sekolah Rakyat.

"Agar Sekolah Rakyat benar-benar mampu memberikan lingkungan belajar yang optimal bagi para siswa,” ungkap Abdul.

Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang saat ini menampung 65 siswa aktif. Jumlah tersebut terdiri dari 30 siswa jenjang Sekolah Dasar, 17 siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 18 siswa Sekolah Menengah Atas. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang telah mengajukan 100 calon siswa kepada Kementerian Sosial. Namun, pada tahap Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebanyak 21 calon siswa menyatakan mengundurkan diri atau tidak hadir. 

Selanjutnya, setelah melalui masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, tercatat 14 siswa tambahan juga mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Di antaranya tidak ingin berasrama, diambil kembali oleh orang tua, atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan.