Thaksin Shinawatra, 2023. (EFE-EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Jakarta: Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang dikenal sebagai tokoh kontroversial dalam dunia politik, baru saja ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara. Pengangkatan ini diumumkan secara resmi pada Senin, 24 Maret 2025, dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Rosan Roeslani selaku CEO Danantara.
Thaksin bergabung bersama tokoh-tokoh internasional lainnya seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan F Chapman Taylor dalam dewan tersebut.
Keputusan ini memunculkan berbagai reaksi, mengingat rekam jejak politik Thaksin yang penuh dengan dinamika, mulai dari kesuksesannya sebagai perdana menteri hingga kudeta militer yang menggulingkannya dari kekuasaan pada 2006. berikut latar belakang politik dan bisnis Thaksin Shinawatra, termasuk pengaruhnya di Thailand dan kiprahnya di kancah internasional.
Latar Belakang dan Karier Politik Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra lahir pada 26 Juli 1949 di San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand. Ia berasal dari keluarga pebisnis yang berpengaruh di Chiang Mai. Keluarganya memiliki latar belakang keturunan Tionghoa Hakka yang menetap di Thailand pada akhir abad ke-19.
Thaksin memulai karier akademiknya dengan memperoleh gelar master dalam bidang peradilan pidana dari Eastern Kentucky University pada 1975 dan gelar doktor dalam bidang yang sama dari Sam Houston State University di Texas pada 1978.
Setelah menyelesaikan studinya, ia bergabung dengan Royal Thai Police dan mencapai pangkat Letnan Kolonel sebelum akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian pada 1987 untuk fokus pada dunia bisnis.
Pada 1987, Thaksin mendirikan perusahaan telekomunikasi Advanced Info Service (AIS) dan Shin Corporation yang kemudian menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand. Pada 1998, ia mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) yang mengusung platform kebijakan populis dan memenangkan pemilu dengan suara mayoritas pada 2001.
Thaksin menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Thailand yang menyelesaikan masa jabatan penuh dan terpilih kembali pada 2005.
Selama menjabat sebagai perdana menteri, Thaksin memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk program kesehatan universal dengan biaya 30 baht, penurunan angka kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).
Namun, kebijakannya juga diwarnai oleh kontroversi, terutama terkait dengan perang melawan narkoba yang menyebabkan lebih dari 2.500 kematian dan kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Kejatuhan Thaksin dan Pengasingan
Pada 19 September 2006, Thaksin digulingkan dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi alasan utama kudeta tersebut, dia kemudian dinyatakan bersalah atas dugaan-dugaan tersebut pada tahun 2008.
Setelah partainya dibubarkan dan dirinya dilarang berpolitik, Thaksin hidup dalam pengasingan selama 15 tahun di berbagai negara, termasuk Inggris dan Uni Emirat Arab.
Selama dalam pengasingan, Thaksin tetap memiliki pengaruh kuat dalam politik Thailand melalui Partai Pheu Thai yang merupakan kelanjutan dari Partai Thai Rak Thai. Pada 2023, Thaksin akhirnya kembali ke Thailand dan menjalani hukuman penjara selama dua tahun atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan sebelum akhirnya mendapatkan pengampunan pada 2024.
Penunjukan sebagai Anggota Dewan Penasihat Danantara
Pada Senin, 24 Maret 2025, Thaksin resmi diumumkan sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara. Dalam konferensi pers di Gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Rosan Roeslani selaku CEO Danantara menyatakan bahwa pemilihan Thaksin sebagai anggota dewan penasihat dilakukan melalui proses seleksi yang ketat.
"Alhamdulillah kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini. Harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya expertise dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Salah satu tugas utamanya adalah pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini," ujar Rosan dalam konferensi pers tersebut.
Thaksin bergabung bersama nama-nama besar lainnya seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan F. Chapman Taylor. Menurut Rosan, keberadaan Thaksin di Dewan Penasihat diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis dalam pengelolaan investasi negara.
Kontroversi dan Proyeksi Masa Depan
Penunjukan Thaksin sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memicu pro dan kontra. Di satu sisi, Thaksin dianggap sebagai sosok berpengalaman dalam bidang ekonomi dan politik yang dapat memberikan pandangan strategis dalam pengelolaan investasi.
Keterlibatan Thaksin dalam Danantara bisa menjadi strategi untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Thailand. Thaksin dikenal memiliki jaringan yang luas di Asia Tenggara dan pengalamannya dalam mengelola kebijakan ekonomi makro di Thailand dianggap dapat membawa manfaat bagi Danantara.
Di sisi lain, rekam jejak politiknya yang kontroversial, termasuk tuduhan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan keraguan di kalangan publik.
Thaksin Shinawatra adalah sosok yang penuh dengan dinamika dan kontroversi dalam sejarah politik Thailand. Pengangkatan Thaksin sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara pada 24 Maret 2025 memperlihatkan bagaimana rekam jejak politik dan pengalamannya dalam dunia bisnis tetap menjadi daya tarik di tingkat internasional.
Keberadaannya di Danantara diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pengelolaan investasi strategis, meskipun tetap diwarnai oleh pro dan kontra terkait masa lalunya di dunia politik Thailand.
Streaming