Program Makan Bergizi Gratis Didesak Tak Susahkan Masyarakat

Ilustrasi bekal makan sekolah. Foto: MI

Program Makan Bergizi Gratis Didesak Tak Susahkan Masyarakat

Insi Nantika Jelita • 23 July 2024 09:36

Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendesak agar program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menyusahkan masyarakat.
 
Pasalnya, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pemerintah berencana melakukan uji coba program makan siang bergizi partisipatif bagi peserta didik tingkatkan sekolah dasar (SD) dengan mengundang keterlibatan masyarakat.
 
Kegiatan tersebut akan menggalang dana dari masyarakat atau pengusaha untuk memuluskan program itu.
 
"Pemerintah harus memastikan bahwa skema ini tidak memberatkan masyarakat dan tetap memberikan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua peserta didik," ungkap dia dilansir Media Indonesia, Sabtu, 20 Juli 2024.
 
Pemerintah selanjutnya diminta melakukan pendekatan yang hati-hati dan perlu monitoring yang baik terhadap program makan bergizi gratis agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Terlebih, jika skema itu diminta menjadi wajib untuk berpartisipasi.
 
Baca juga: 

Alokasi Makan Bergizi Gratis Rp.7500/Porsi, Dapat Apa?

Tantangan program makan bergizi gratis

Achmad menambahkan implementasi skema program makan siang bergizi partisipatif akan dihadapi sejumlah tantangan. Pertama, ada risiko kontribusi dari masyarakat dan pengusaha tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program itu bagi seluruh peserta didik.
 
Selain itu, tidak semua pelaku bisnis siap atau mampu mengucurkan anggaran perusahaan untuk membantu program tersebut.
 
Dihubungi terpisah, direktur eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang sebaiknya program makan siang bergizi partisipatif bersifat sukarela tanpa pemaksaan.
 
Pemda setempat bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menyalurkan dana dari program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
 
"Mereka bisa kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebagai kompensasinya perusahaan swasta itu dapat tax deduction," imbuh dia.
 
Esther pun keberatan jika pemerintah memaksa masyarakat untuk terlibat langsung dalam pendanaan program makan siang bergizi partisipatif.
 
"Jangan dari masyarakat langsung," ucap dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Annisa Ayu)