Kamboja Serukan Penyelesaian Sengketa dengan Thailand dalam Pidato di PBB

New York: Kamboja menginginkan penyelesaian “adil dan berkelanjutan” atas sengketa dengan Thailand serta mendesak penghormatan terhadap kesetaraan kedaulatan negara.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 pada Sabtu, 26 September 2026.

Prak mengatakan ketegangan dan konflik yang terjadi baru-baru ini antara Kamboja dan Thailand telah “secara serius mengikis kepercayaan." Ia menyerukan pelaksanaan penuh kesepakatan yang telah dicapai kedua negara serta segera dilanjutkannya pekerjaan survei dan demarkasi melalui Komisi Perbatasan Bersama.

Menurut Prak, lebih dari 20 ribu warga sipil Kamboja masih belum dapat kembali ke rumah. Ia menyerukan kemajuan dalam penyelesaian persoalan perbatasan yang masih tertunda.

Terkait sengketa maritim kedua negara, Prak mengatakan Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) setelah Thailand mengakhiri nota kesepahaman 2001 yang mengatur persoalan tersebut.

“Kamboja dan Thailand sama-sama akan memperoleh manfaat dari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan,” kata Prak, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia menambahkan bahwa Phnom Penh tetap mengupayakan hubungan dengan Bangkok yang didasarkan pada “perdamaian, kerja sama, dan saling menghormati."

Prak juga menekankan kesetaraan kedaulatan sebagai prinsip fundamental dalam hubungan internasional.

“Piagam (PBB) tidak menetapkan satu standar bagi negara-negara kuat dan standar lain bagi negara-negara yang kurang kuat,” ujarnya.

“Semua negara anggota, besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Piagam,” lanjut Prak. Ia menegaskan hukum internasional harus dihormati dan sengketa diselesaikan melalui cara-cara damai.

Laos Soroti Palestina dan Multilateralisme

Secara terpisah, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos Thongsavanh Phomvihane mengatakan pendalaman kepercayaan dimulai dengan komitmen baru terhadap multilateralisme yang inklusif, dengan PBB sebagai pusatnya.

“Pertanyaan mengenai Palestina tetap menjadi ujian berkelanjutan bagi kredibilitas multilateralisme,” kata Thongsavanh dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana kemanusiaan dan kebutuhan rekonstruksi di Gaza.

Thongsavanh memperingatkan agar Solusi Dua Negara tidak “lepas dari jangkauan." Ia menyerukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri melalui Negara Palestina yang merdeka.

Ia juga menyerukan pencabutan segera dan tanpa syarat langkah-langkah koersif sepihak terhadap Kuba serta penghapusan Kuba dari daftar AS sebagai negara sponsor terorisme.

Baca juga: Sengketa Perbatasan Laut Thailand-Kamboja Resmi Masuk Perundingan UNCLOS PBB