Syahganda Nainggolan hadir di Istana Kepresidenan. Foto: Metro TV/Kautsar
Profil Syahganda Nainggolan, Kepala Bakom RI Pengganti Qodari
Achmad Zulfikar Fazli • 2 October 2026 16:08
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI. Syahganda menggantikan M Qodari yang Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Dihimpun dari berbagai sumber, Syahganda tercatat sebagai seorang aktivis. Dia sempat mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung, namun dikeluarkan lantaran aktivitas politiknya menentang Orde Baru kala itu.
Syahganda terjun ke politik praktis pada masa Reformasi. Dia menjadi motor Partai Daulat Rakyat (PDR) bersama Adi Sasono.
Namun, dia pertama kali menjadi caleg dari Partai Merdeka. Dia kemudian pindah ke Partai Golkar, dan menjadi caleg untuk daerah Jawa Barat V pada 2009.
Syahganda juga tercatat menjadi salah satu Tim Sukses dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Usai SBY-JK terpilih, Syahganda diangkat menjadi Komisaris PT Pelindo.
Pada 2015, Syahganda meraih gelar doktoralnya di Universitas Indonesia. Disertasinya berjudul Analisa Pengaruh Jaminan Upah Layak, Jaminan Sosial dan Solidaritas Sosial Terhadap Kesejahteraan Buruh.

Suasana pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden dan Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta. Dok. Tangkapan Layar
Di era periode kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), Syahganda kembali muncul dengan ikut dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Agustus 2020. Dia aktif dalam organisasi tersebut bersama Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo.
Pada pemerintahan Prabowo Subianto, dia mendirikan GREAT Institute. Lembaga tersebut berfokus pada penguatan ide kerakyatan dalam kebijakan pemerintahanan melalui diskusi dan kajian-kajian ekonomi, teknologi mutakhir, dan politik.
Kini, Syahganda didapuk menjadi Kepala Bakom yang bertugas mengorkestrasi, menyelaraskan, dan menyinkronkan komunikasi serta informasi kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah.