Parkir Liar di Trotoar Masih Marak di Jakarta, Ini Aturan dan Sanksinya

Jakarta: Pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar masih mengganggu fungsi trotoar di sejumlah kawasan Jakarta. Aktivitas tersebut menghambat pejalan kaki dan dapat dikenai sanksi hukum.

Menurut pantauan Metrotvnews.com di Jalan Kramat Raya hingga Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026, menunjukkan sejumlah sepeda motor masih melintas dan parkir di trotoar. Sementara itu, lapak PKL cenderung sepi pada siang hari.

Praktik parkir liar ini sejatinya melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, PKL yang mengganggu fungsi trotoar dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 275 ayat (1) UU tersebut.

Penindakan terhadap kedua pelanggaran tersebut bertujuan menjaga akses pejalan kaki dan keselamatan pengguna jalan. Penerapan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan dasar hukum yang berlaku.

Petugas gabungan menertibkan sebanyak 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Foto: Medcom/Christian.

Aturan Hukum yang Melarang PKL Berjualan di Trotoar

PKL yang berjualan hingga menghalangi pejalan kaki dapat mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas publik. Praktik itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, jalan diwajibkan memiliki fasilitas pejalan kaki, sedangkan Pasal 28 ayat (2) melarang tindakan yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berdasarkan Pasal 275 ayat (1) dapat dikenai kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250 ribu.

Selain mengatur fungsi perlengkapan jalan, UU LLAJ juga melarang perbuatan yang merusak atau mengganggu fungsi jalan melalui Pasal 28 ayat (1). Berdasarkan Pasal 274 ayat (1), pelanggaran tersebut dapat dikenai penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp24 juta.

Ketentuan mengenai gangguan terhadap jalan juga tercantum dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya Pasal 12 dan Pasal 63. Besaran sanksinya bergantung pada lokasi pelanggaran, mulai dari penjara maksimal tiga bulan atau denda Rp200 juta di ruang pengawasan jalan hingga 18 bulan atau denda Rp1,5 miliar di ruang manfaat jalan.

Meski demikian, sanksi tersebut tidak otomatis berlaku bagi setiap PKL yang berjualan di trotoar. Penindakannya perlu mempertimbangkan bentuk pelanggaran, lokasi, serta ketentuan hukum yang sesuai.

Aturan dan Sanksi Hukum Parkir Liar

Selain lapak PKL, kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar juga dapat menghambat akses pejalan kaki dan mengganggu lalu lintas. Ketentuan mengenai parkir di trotoar dan sanksinya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 ayat (4) UU LLAJ mewajibkan pengemudi mematuhi aturan berhenti dan parkir. Pelanggaran tata cara parkir berdasarkan Pasal 287 ayat (3) dapat dikenai kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250 ribu.

Adapun pengemudi yang melanggar rambu atau marka jalan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat (1). Hukumannya berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu, bergantung pada jenis pelanggaran.

Di Jakarta, penggunaan ruang jalan juga diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 140 ayat (2) melarang penyimpanan kendaraan di ruang milik jalan, sedangkan Pasal 95 ayat (1) mengatur kewenangan penindakan terhadap pelanggaran tertentu.

Selain ketentuan tersebut, sejumlah lokasi tidak diperbolehkan menjadi tempat parkir, seperti jalur pejalan kaki, tikungan, jembatan, dan persimpangan. Kendaraan yang melanggar dapat ditertibkan melalui penguncian ban atau pemindahan kendaraan sesuai dasar hukum dan prosedur yang berlaku.

Ilustrasi jalan parkir motor Razia. Foto: Medcom.id/Christian

Daftar Lokasi yang Dilarang untuk Parkir Menurut PP Nomor 43 Tahun 1993

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, khususnya Pasal 66 ayat (2), terdapat sejumlah ketentuan mengenai lokasi yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Pengemudi tetap harus mematuhi rambu dan aturan lalu lintas saat memilih tempat untuk memarkir kendaraan.

Berikut lokasi yang dilarang untuk parkir:

• Area sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau sepeda.
• Jalur khusus pejalan kaki.
• Tikungan jalan.
• Jembatan.
• Area dekat perlintasan sebidang dan persimpangan.
• Bagian depan pintu keluar atau masuk pekarangan.
• Lokasi yang menghalangi rambu atau isyarat lalu lintas.
• Area di sekitar keran pemadam kebakaran atau sumber air lainnya.

Bentuk Penindakan bagi Pelanggar Parkir Liar

Kendaraan yang parkir sembarangan dapat mengganggu akses pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, petugas dapat melakukan penindakan melalui beberapa cara sesuai aturan yang berlaku.

Berikut bentuk penindakan terhadap pelanggaran parkir:

1. Penguncian Ban Kendaraan, sebagai tindakan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan.
2. Pemindahan Kendaraan atau Penderekan, untuk memindahkan kendaraan yang melanggar ke lokasi parkir resmi atau tempat penyimpanan yang disediakan pemerintah daerah.
3. Pencabutan Pentil Ban, sebagai tindakan penertiban dengan mencabut pentil ban kendaraan yang melanggar aturan parkir.

Bentuk Penindakan bagi Pelanggar PKL

Kegiatan PKL yang berjualan di lokasi terlarang dapat ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui beberapa tahapan. Penindakan dilakukan mulai dari pemberian imbauan hingga pembongkaran lapak dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut bentuk penindakan terhadap PKL:

1. Pendekatan persuasif, melalui imbauan dan mediasi kepada pedagang.
2. Penindakan nonyustisial, berupa surat teguran dan penandatanganan berita acara.
3. Penindakan yustisial, berupa pengamanan atau pembongkaran lapak serta penerapan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).