FBI Tangkap Perempuan Tiongkok yang Diduga Mata-Matai Keluarga Presiden Taiwan

Washington: Amerika Serikat (AS) menangkap seorang perempuan yang dituduh melakukan kegiatan mata-mata untuk Tiongkok terhadap putra Presiden Taiwan Lai Ching-te dan keluarganya di AS.

Melalui unggahannya di X, Minggu, 4 Oktober 2026, Wakil Kepala Jaksa AS Bill Essayli mengonfirmasi penangkapan Wanying Zhang, 34 tahun, oleh FBI di Bandara Los Angeles saat yang bersangkutan hendak berangkat ke Tiongkok. 

“Zhang bertindak sebagai agen Tiongkok yang tidak terdaftar serta memata-matai ‘kerabat dekat seorang pejabat pemerintah Taiwan’ di Amerika Serikat,” kata Essayli, dikutip dari The Korea Times.

FBI menyebut Zhang diduga mengawasi putra Lai dan keluarganya dengan merekam rumah serta kendaraan mereka, kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang menjadi penghubungnya dari Republik Rakyat Tiongkok.

Zhang disebut bepergian ke Seattle pada 2025 atas arahan pejabat Tiongkok. Ia diduga mengirimkan foto, video, serta informasi pelat nomor kendaraan kepada pejabat tersebut, menurut Essayli.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam menggunakan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Penangkapan di Bandara

Direktur FBI Kash Patel menyambut penangkapan Zhang dan memperingatkan negara-negara yang dianggap sebagai lawan AS bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi tempat aman untuk menjalankan operasi mata-mata.

“Diduga mengawasi keluarga seorang pemimpin asing di wilayah AS untuk Republik Rakyat Tiongkok—kemudian mencoba naik penerbangan kembali ke Shanghai? Tidak akan terjadi,” kata Patel.

Essayli mengatakan Zhang yang tinggal di Irvine, California, “mengoordinasikan perjalanan tersebut dengan seorang rekannya dan menggunakan teknik operasional untuk menghindari deteksi”.

Zhang dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan federal pada Senin.

Kantor Lai mengecam tindakan tersebut dan mengonfirmasi bahwa keluarga presiden menjadi sasaran. Taiwan menyebut kasus tersebut sebagai “represi transnasional”.

“Perilaku semacam itu tidak boleh ditoleransi di dunia yang beradab,” kata juru bicara Kantor Presiden Taiwan Karen Kuo dalam sebuah pernyataan.

Kuo juga berterima kasih kepada otoritas peradilan AS atas “bantuan dan perlindungan terhadap warga kami”.

Risiko Keselamatan

Lai, yang terpilih sebagai presiden pada Januari 2024, dikenal sebagai pendukung kedaulatan Taiwan dan mendapat penolakan keras dari para pemimpin Tiongkok.

Pemerintah Taiwan sebelumnya memperingatkan warganya mengenai meningkatnya risiko keselamatan di Tiongkok dan sejumlah tempat lain setelah undang-undang mengenai persatuan etnis mulai berlaku pada Juli.

Undang-Undang tentang Mendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis tersebut bertujuan membangun identitas nasional yang “sama” di antara berbagai kelompok etnis.

Namun, kelompok aktivis di luar negeri menilai aturan tersebut dapat semakin membatasi hak kelompok minoritas seperti Uyghur dan Tibet, yang selama ini dituduh mengalami penganiayaan oleh Beijing.

Mereka juga menyoroti ketentuan yang menyatakan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran undang-undang tersebut meskipun berada di luar Tiongkok. Menurut para aktivis, ketentuan itu dapat memberikan dasar lebih besar bagi pemerintah Tiongkok untuk menargetkan pihak yang dianggap sebagai lawannya di luar negeri.

Baca juga: Wali Kota di AS Mengaku Jadi Mata-Mata Tiongkok, Ini Profilnya