BSU 2026 Pakai Gaji Pokok atau Take Home Pay? Simak Penjelasannya

Ilustrasi. Foto: Dok Pexels

BSU 2026 Pakai Gaji Pokok atau Take Home Pay? Simak Penjelasannya

Eko Nordiansyah • 12 November 2026 17:10

Jakarta: Besaran gaji menjadi salah satu syarat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Namun, perhitungannya tidak hanya berdasarkan gaji pokok, tetapi juga tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, pekerja perlu memperhitungkan kedua komponen tersebut untuk mengetahui apakah upahnya masih memenuhi batas penerima BSU 2026.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Upah tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Artinya, pekerja perlu memperhitungkan kedua komponen tersebut, bukan hanya melihat gaji pokok dalam slip gaji.

Apakah BSU 2026 menggunakan take home pay?

Penghitungan upah untuk BSU 2026 tidak mengacu pada keseluruhan take home pay yang diterima pekerja. Kemnaker menggunakan gaji pokok dan tunjangan yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, tunjangan tetap yang diterima secara rutin ikut diperhitungkan. Sementara itu, acuan utamanya adalah data upah terakhir yang tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Cara menghitung batas gaji penerima BSU 2026

Batas upah penerima BSU 2026 ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat penyesuaian bagi pekerja yang berada di daerah dengan upah minimum lebih tinggi dari nominal tersebut.

Berikut ketentuannya:

1. Daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta

Bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat. Nilainya kemudian dibulatkan ke atas hingga mencapai nominal ratusan ribu rupiah penuh.

2. Daerah yang tidak menetapkan UMK

Pekerja di daerah yang tidak memiliki ketetapan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Nilai UMP juga dibulatkan ke atas hingga mencapai nominal ratusan ribu rupiah penuh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, batas upah calon penerima BSU dapat berbeda di setiap daerah.

Dengan demikian, pekerja perlu memperhatikan lokasi tempat bekerja dan komponen upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Gaji pokok dan tunjangan tetap menjadi dasar penghitungan batas upah BSU 2026, bukan semata-mata nominal take home pay yang diterima setiap bulan. (Hasri Khairunnisa)

(Eko Nordiansyah)