Paus Baru Diperkirakan Tak Langsung Ubah Warisan Paus Fransiskus

Vatikan: Paus baru yang akan terpilih dalam konklaf pekan depan diperkirakan tidak akan langsung menggulirkan perubahan besar terhadap kebijakan Paus Fransiskus. Menurut sejumlah pejabat Gereja dan pengamat, proses transisi dalam Gereja Katolik tidak berjalan cepat seperti dalam sistem pemerintahan demokratis.

"Ini bukan seperti pemerintahan Amerika Serikat di mana presiden datang dan mengganti seluruh kabinet," kata Pastor Thomas Reese, komentator untuk Religion News Service dan penulis buku Inside the Vatican.

"Ada inersia bawaan dari institusi ini,” imbuh Reese.

Sebagai salah satu dari sedikit monarki absolut yang tersisa di dunia, Vatikan tetap menjaga struktur yang membuat perubahan berlangsung secara bertahap.

Meskipun semua pejabat senior di Vatikan menjabat selama lima tahun dan masa jabatan mereka secara teknis berakhir ketika seorang paus wafat, paus baru biasanya memperpanjang mandat tersebut alih-alih mengganti seluruh jajaran.

Paus Yohanes Paulus II, yang terpilih pada 1978, membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk mengganti seluruh pejabat senior Kuria Roma. Oleh sebab itu, perubahan besar di awal masa jabatan paus baru lebih mungkin terlihat dalam gaya komunikasi atau gestur simbolis dibandingkan kebijakan substantif.

Ketegangan antara konservatisme 

Mengutip dari AsiaOne, Kamis 1 April 2025, pada masa awal kepausannya, Paus Fransiskus memberikan sinyal keterbukaan dengan pernyataan terkenalnya, “Siapa saya untuk menghakimi?”, yang mencerminkan pendekatan lebih ramah terhadap komunitas LGBT meski doktrin Gereja tidak berubah. Namun, sikap tersebut memicu reaksi keras dari kelompok konservatif selama 12 tahun masa kepemimpinannya.

Kardinal Gerhard Mueller, tokoh konservatif yang pernah dipecat oleh Fransiskus dari posisi kepala departemen doktrin Vatikan, menyatakan bahwa Fransiskus terlalu berusaha menyenangkan semua pihak. 

"Yang penting adalah paus menjadi gembala universal Gereja, bukan imam paroki pribadi bagi semua orang," ujar Kardinal Mueller.

Mueller menambahkan bahwa paus mendatang sebaiknya segera menyampaikan penolakan terhadap “agenda besar kelompok LGBT dan lobi globalis yang ingin menghancurkan perkawinan dan keluarga sebagaimana kita kenal selama ini.”

Sementara itu, Kardinal Lars Anders Arborelius dari Swedia, yang dikenal sebagai progresif, mengakui bahwa tidak semua calon paus memiliki pendekatan terbuka seperti Fransiskus. Ia mengatakan bahwa jika paus berikutnya cenderung konservatif, ia tidak bisa mencabut dokumen-dokumen Fransiskus, tetapi dapat menerbitkan tafsir baru atas isu-isu sosial Gereja. Proses itu, menurutnya, akan memakan waktu.

Salah satu cara paling efektif bagi seorang paus untuk membentuk arah Gereja adalah melalui penunjukan uskup di seluruh dunia. Namun, paus tidak bisa memecat uskup kecuali atas pelanggaran berat.

Mayoritas pergantian hanya terjadi ketika seorang uskup wafat atau memasuki usia pensiun wajib 75 tahun, menjadikan proses ini sangat lambat, mirip dengan presiden AS yang harus menunggu kekosongan untuk menunjuk hakim Mahkamah Agung.

Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI secara perlahan mengarahkan teologi para uskup dunia ke arah yang lebih konservatif setelah Konsili Vatikan II. Sebaliknya, Fransiskus mengembalikan keseimbangan itu dengan penunjukan baru secara bertahap, termasuk lebih dari 80?ri para kardinal yang akan memilih penggantinya.

Saat ini terdapat 133 kardinal pemilih di bawah usia 80 tahun yang akan mengikuti konklaf. Dua kardinal lainnya memenuhi syarat namun tidak akan hadir karena alasan kesehatan, menjadikan totalnya 135, melebihi batas tradisional 120 yang telah dilampaui oleh tiga paus terakhir. 

Diperlukan waktu setidaknya satu tahun agar jumlah itu turun kembali ke ambang normal. Tidak diketahui apakah paus baru akan mematuhi batas tersebut, tetapi umumnya penunjukan kardinal baru juga dilakukan secara bertahap.

(Muhammad Reyhansyah)