Tertinggi dalam 11 Tahun, Angka Kebangkrutan di Jepang Mencapai 10 Ribu pada 2024

Jakarta: Jepang mencatat angka kebangkrutan bisnis tertinggi dalam 11 tahun terakhir pada tahun fiskal 2024. Menurut laporan Tokyo Shoko Research, jumlah perusahaan yang bangkrut melampaui 10 ribu kasus untuk pertama kalinya sejak 2013, dengan total 10.144 kebangkrutan naik 12,1 persen dari tahun sebelumnya.  

Melansir laman Xinhua, Rabu, 9 April 2025, kenaikan angka kebangkrutan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk:  

1. Kekurangan tenaga kerja: Perusahaan kecil dan menengah (UKM), yang menyumbang 89,4 persen dari total kebangkrutan, kesulitan mempertahankan operasional akibat kurangnya pekerja.  

2. Kenaikan harga bahan baku: Biaya produksi yang melonjak menyebabkan 700 perusahaan gulung tikar, meningkat 2,0 persen dari tahun sebelumnya.  

3. Berakhirnya insentif pandemi: Berkurangnya dukungan pemerintah, seperti penangguhan pajak selama covid-19, membuat banyak UKM tidak mampu bertahan.  

Sektor paling terdampak  

1. Sektor jasa menjadi sektor dengan kebangkrutan tertinggi (3.398 kasus), meningkat 12,2 persen atau angka tertinggi sejak 1989.  
2. Konstruksi dengan kebangkrutan naik 9,3 persen menjadi 1.943 kasus, dipicu oleh melemahnya yen yang memperburuk biaya impor material.
3. Manufaktur yang melonjak 17,1 persen dengan 1.179 kasus kebangkrutan.

Baca juga:  Saham Apple Merosot ke Level Terendah Imbas Tarif Trump

(Ilustrasi perusahaan. Foto: Dok istimewa)

Tren positif di sektor transportasi  

Melansir dari laman Japan Times, sektor transportasi mencatat penurunan kebangkrutan sebesar 3,8 persen (424 kasus) untuk pertama kalinya dalam empat tahun, berhasil mengalihkan kenaikan biaya kepada pelanggan.  

Total kewajiban menurun  

Meski jumlah kebangkrutan meningkat, total liabilitas perusahaan yang bangkrut turun 3,6 persen menjadi 2,37 triliun yen Jepang. Namun, angka ini tetap di atas 2 triliun yen Jepang untuk ketiga tahun berturut-turut.  

Analis memprediksi kebangkrutan akan terus meningkat secara moderat, terutama dengan adanya ketidakpastian kebijakan global, seperti tarif tinggi dari pemerintahan AS. (Avifa Aulya Utami Dinata)