Profil Djamari Chaniago, Menko Polhukam yang Baru

Jakarta: Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 17 September 2025. Pelantikan ini menjadi bagian dari reshuffle kabinet jilid III yang diumumkan di Istana Negara.

Bersama Djamari, sejumlah nama lain juga dilantik, seperti Erick Thohir sebagai Menpora dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Penunjukan Djamari menjadi sorotan publik karena rekam jejak militernya yang panjang dan keterlibatannya dalam peristiwa penting era reformasi. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan merupakan salah satu tokoh sentral dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan pemecatan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran pada 1998.

Kini, di bawah pemerintahan yang dipimpin Prabowo, ia kembali menduduki jabatan strategis sebagai penjaga sektor politik, hukum, dan keamanan nasional. Berikut profilnya

Latar Belakang dan Karier Militer

Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1971 dan berkarier di korps infanteri, khususnya di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Dalam perjalanan karier militernya, Djamari pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Pangkostrad (1998–1999), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) (1999–2000), hingga akhirnya menduduki posisi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dari 2000 hingga pensiun pada 2004.

Kepemimpinannya di berbagai jabatan strategis membuatnya dikenal sebagai perwira tinggi yang profesional dan berpengalaman dalam urusan pertahanan dan keamanan. Kariernya berlangsung dalam masa-masa transisi krusial, termasuk masa awal reformasi ketika militer Indonesia tengah melakukan reposisi politik dan internalisasi doktrin netralitas TNI.

Peran dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

Nama Djamari semakin dikenal publik saat ia menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk pada 1998 untuk mengusut dugaan pelanggaran etika militer yang dilakukan oleh Letjen Prabowo Subianto.

Dalam keputusan DKP bertanggal 21 Agustus 1998, yang ditandatangani oleh sejumlah jenderal senior seperti Subagyo Hadi Siswoyo, Fachrul Razi, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Djamari turut menandatangani rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer karena dianggap telah melampaui kewenangannya saat kerusuhan Mei 1998.

Dua dekade lebih setelah peristiwa tersebut, Djamari justru ditunjuk kembali ke lingkaran inti pemerintahan oleh Prabowo yang kini menjadi Presiden RI. 
 

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik 11 Pejabat Kabinet Merah Putih Hasil Reshuffle

 

Kiprah di Luar Militer

Di luar dunia militer, Djamari Chaniago pernah menjabat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi ABRI dan utusan daerah Jawa Barat. Ia juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, menunjukkan keterlibatannya dalam sektor bisnis dan industri pasca-pensiun dari militer.

Namun, tak seluruh kiprahnya bebas dari sorotan. Pada tahun 2020, ia sempat dikritik publik atas insiden iring-iringan motor gede (moge) di Bukittinggi yang memicu kegaduhan dan memunculkan kesan arogansi elite.

Djamari kala itu dinilai tidak cukup responsif terhadap reaksi masyarakat, meski dirinya menyatakan rombongan tidak bermaksud mencederai aturan.