Pemerintah-DPR Sepakat Angkat CASN Tahun 2024 Termasuk Tenaga Non-ASN

Jakarta: Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan pegawai non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dimulai pada 2026. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025. 

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penataan ASN secara nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” ujar Rini.

Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah dan DPR juga menyepakati pelaksanaan pengangkatan Calon ASN Tahun 2024. Proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK dijadwalkan pada Maret 2026.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah,” ujar Bahtra.

Penataan pegawai non-ASN yang telah berlangsung sejak 2005 diharapkan dapat diselesaikan secara sistematis demi memberikan kepastian bagi mereka yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada 2024, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, PPPK tahap pertama berlangsung pada September 2024, dan PPPK tahap kedua pada Januari 2025.

Rini menyebutkan bahwa jumlah formasi PPPK tahun 2024 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Besarnya formasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di berbagai instansi.