Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Stabil Meski OECD Prediksi 4,9%

Jakarta:  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menanggapi prediksi lembaga internasional mengenai kondisi perekonomian Indonesia tahun depan. Sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di bawah lima persen, termasuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah menilai situasi tetap terkendali dan memiliki potensi untuk tumbuh stabil dengan dukungan berbagai program yang sudah disiapkan.

Airlangga menyebut OECD baru saja memperbaiki prediksi mereka untuk Indonesia menjadi 4,9 persen. Menurut Airlangga, meski angka tersebut masih di bawah lima persen, revisi tersebut menunjukkan adanya optimisme terhadap perekonomian nasional. "OECD dari di bawah 4,9 persen sekarang memasukkan 4,9 persen," ujar Airlangga, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan stimulus sebesar Rp200 triliun melalui sektor perbankan. Dana tersebut diharapkan bisa menggerakkan aktivitas sektor riil sehingga dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan. "Termasuk kemarin juga mendorong Rp200 triliun ke perbankan, ini diharapkan sektor bergerak," kata Airlangga.


Ilustrasi mata uang rupiah. Foto: dok MI/Rommy Pujianto.

Belanja pemerintah jadi penopang di kuartal terakhir 2025

Selain itu, belanja pemerintah melalui kementerian dan lembaga juga akan menjadi penopang utama pada kuartal terakhir 2025. Evaluasi tengah dilakukan, dan anggaran yang belum terserap dipastikan bisa dialihkan untuk program lain agar lebih produktif.

"Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui, nanti menjelang bulan Oktober kita lihat, nanti tentu yang belum terpakai itu bisa dialihkan untuk program lain," ungkap dia.

Pemerintah juga menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut Airlangga, paket insentif tersebut mencakup berbagai fasilitas mulai dari diskon tiket pesawat, jalan tol, kapal, hingga kereta api, ditambah dengan insentif pajak berupa PPN yang ditanggung pemerintah. (Aulia Rahmani Hanifa)