DPD RI Targetkan 5.000 Hektare Lahan untuk Wujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia Timur

Mimika: Menyongsong HUT ke-21 pada 1 Oktober 2025, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meluncurkan gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” di Mimika, Papua Tengah.

Program ini menjadi komitmen DPD RI dalam memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, khususnya kelompok petani, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengatakan pencanangan gerakan ditandai dengan penanaman simbolis benih jagung di lahan seluas 400 hektare di Kampung Naenamuktipura, Distrik Iwaka, Mimika.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Yorrys saat membuka acara, Sabtu, 27 September 2025.

Senator asal Papua Tengah itu menambahkan, gerakan ini merupakan bagian dari dukungan DPD RI terhadap kebijakan pemerintah, khususnya agenda Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan.

Target program akan diperluas hingga 5.000 hektare di wilayah timur Indonesia, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

“Seluruh proses, mulai dari penyediaan lahan, alat, hingga keuntungan akan diserahkan sepenuhnya kepada petani. Ini adalah bentuk dukungan nyata kepada rakyat di daerah,” kata Yorrys.

Ia menegaskan, inisiatif tersebut juga selaras dengan tema HUT ke-21 DPD RI, “Dari Daerah Kita Bersatu untuk Indonesia Maju,” yang mencerminkan kedewasaan lembaga dan komitmen menjaga amanat rakyat.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi besar di sektor pangan dengan lahan yang subur, namun masih menghadapi kendala logistik, fluktuasi harga, dan perubahan iklim.

“Tantangan ini membutuhkan kolaborasi bersama agar bisa ditemukan solusinya. Ini adalah perjuangan kolektif,” ujar Deinas.

Gerakan “Senator Peduli Ketahanan Pangan” dirancang dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, BUMN melalui Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia, hingga Forkopimda Papua Tengah.