DPR Ingatkan Efisiensi Anggaran Negara mesti Terlaksana Arif dan Bijaksana

Jakarta: Ketua Komisi V DPR Lasarus menekankan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Pemotongan setiap pagu anggaran harus diperhitungkan agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Februari 2025.

Lasarus mengingatkan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik tetapi dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ucap dia.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak. Dia memaparkan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi.
 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Diyakini tak Memengaruhi Kinerja Kementerian dan Lembaga

"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," ujar dia.

Di sisi lain, Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

Lasarus juga menyampaikan harapannya agar pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.

"Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama dua minggu selesai dibahas," ucap Lasarus.