Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Metrotvnews.com/Richard Alkhalik.
Purbaya Ancam Pangkas Anggaran Instansi Penghambat Investasi
Richard Alkhalik • 12 May 2026 18:44
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan segan menggunakan otoritas fiskalnya untuk mendisiplinkan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang menghambat laju investasi di Tanah Air.
Pemotongan anggaran hingga penahanan Transfer ke Daerah (TKD) disiapkan sebagai bentuk disinsentif bagi instansi yang dinilai lamban atau tak sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi. Purbaya menegaskan, kehadiran Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) memiliki kekuatan eksekusi yang riil.
"Karena kita lintas kementerian, dan disampaikan saya punya kekuatan anggaran. Ada kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat. Saya bisa kasih anggaran, atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot," tegas Purbaya, usai seminar International Seminar on Debottlenecking Channel “Resolving Bottleneck, Accelerating Investment”, di Komplek Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menekankan, pemerintah daerah memegang peranan vital dalam mengeksekusi kebijakan yang pro-investasi.
"Daerah juga sama, daerah juga saya kan masih mengendalikan tanggung ke daerah. Jadi daerah juga harus mengikuti kebijakan yang pro-investasi, pro-pertumbuhan di daerahnya sendiri," kata Purbaya.
Dorong investasi dan akhiri birokrasi ping-pong
Purbaya berkomitmen untuk memberantas praktik saling lempar tanggung jawab antarinstansi yang kerap merugikan penanam modal atau pelaku usaha. Purbaya menceritakan temuan di lapangan, yang terdapat investor asal Prancis yang izin usahanya belum ada kepastian hingga lebih dari setahun akibat birokrasi yang berbelit.
"Cuma mereka bilang yang problem mereka hadapi adalah kadang-kadang mesti kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini pusing, di ping-pong juga ke sana ke sini. Terus dari Prancis, Prancis bilang juga sama, ada bussinessman investasi di sini, izinnya sampai setahun belum keluar katanya," ungkap Menkeu Purbaya.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, yang turut hadir dalam agenda tersebut, mengungkapkan forum ini mendapat atensi besar dari dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran sejumlah perwakilan negara sahabat dan tokoh mancanegara yang turut berdiskusi secara langsung. Ia mengatakan acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 perwakilan luar negeri.
Melalui saluran penyelesaian sengketa investasi atau dengan Kanal Debottlenecking, Purbaya mengatakan pemerintah ingin bergerak cepat menyelamatkan aliran modal yang masuk ke dalam negeri. Purbaya menyebutkan bahwa sejumlah proyek raksasa yang sempat mandek, termasuk investasi puluhan miliar dolar, kini siap untuk segera dieksekusi.
"Nanti ada lagi satu proyek di sekitar Sumatra mungkin yang sampai USD40 miliar, yang ada bertahun-tahun enggak jalan, kita akan jalankan dengan cepat, begitu dia masukin ke sini, mereka masih diskusi seperti apa ini. Ada beberapa kalangan yang bilang juga, kami mau mengadu juga," kata dia.