Transformasi Kementerian Hukum Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta: Penguatan tata kelola pemerintahan terus menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi. Di tengah perubahan menuju pemerintahan berbasis digital, pengelolaan kelembagaan juga dituntut semakin adaptif, transparan, dan akuntabel.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan transformasi kelembagaan yang dilakukan Kementerian Hukum menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikannya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Jakarta baru baru ini.

Menurut Nyoman, pemeriksaan keuangan negara tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian opini. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," kata Nyoman dalam keterangan pers dikutip, Selasa, 18 Agustus 2026.

BPK mencatat sejumlah perkembangan dalam transformasi kelembagaan, antara lain peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pengembangan inovasi pelayanan publik, penguatan keterbukaan informasi, serta peningkatan kerja sama internasional.

Perkembangan tersebut menjadi modal dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang semakin akuntabel. Namun, perubahan teknologi dan tuntutan pelayanan publik membuat penguatan tata kelola perlu terus berlanjut.

Tantangan Tata Kelola di Era Digital

Nyoman menilai transformasi pemerintahan ke depan perlu memperhatikan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Selain itu, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai perlu menjadi bagian dari pengelolaan pemerintahan yang berkelanjutan.

“Government 5.0 menuntut pendekatan whole-of-government. Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan dengan prinsip ESG,” kata Nyoman.

Ilustrasi ASN. Metrotvnews.com/ Daviq Umar

Penerapan pendekatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. BPK menyoroti belum meratanya kematangan digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, penguatan integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, hingga kebutuhan kolaborasi lintas sektor.

Karena itu, transformasi tata kelola tidak cukup dilakukan oleh satu lembaga. Penguatan sistem pemerintahan membutuhkan koordinasi dan integrasi agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perbaikan Hasil Pemeriksaan

Selain mencatat perkembangan transformasi kelembagaan, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan 2025.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan aset negara, peningkatan pengelolaan penerimaan negara, penyempurnaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di masing-masing entitas," ungkap Nyoman.

Tindak lanjut rekomendasi menjadi bagian dari proses evaluasi dan pembelajaran kelembagaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan, sekaligus memastikan transformasi kelembagaan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola.

Penyerahan LHP dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta jajaran BPK dan tim pemeriksa.