DPD RI Dorong Sidang Tahunan Jadi Ruang Memperkuat Suara Daerah

Jakarta: Sidang Tahunan dan Sidang Bersama (STSB) DPR RI-DPD RI yang akan berlangsung pada 14 Agustus 2026 menjadi momentum untuk kembali memperkuat perhatian terhadap pembangunan di daerah. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai pemerataan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Tahun ini, DPD RI mendapat kesempatan menjadi tuan rumah STSB DPR RI-DPD RI. Sultan memandang momentum tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan peran dua kamar representasi dalam parlemen Indonesia, yakni DPR RI yang membawa representasi politik dan DPD RI yang membawa representasi kewilayahan.

"Momentum ini menegaskan bahwa wajah parlemen Indonesia terdiri atas dua representasi, yaitu DPR RI sebagai representasi politik dan DPD RI sebagai representasi kewilayahan. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan di seluruh daerah Indonesia," kata Sultan di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Sultan, keberadaan DPD RI tidak terlepas dari upaya membawa persoalan dan kebutuhan masyarakat daerah ke tingkat nasional. Aspirasi tersebut dihimpun anggota DPD RI melalui berbagai kegiatan, seperti kunjungan kerja, pengawasan, dan reses di 38 provinsi.

Aspirasi yang terkumpul kemudian dibahas bersama alat kelengkapan DPD RI serta kementerian dan lembaga terkait. Proses tersebut diharapkan membuat berbagai persoalan yang muncul di daerah tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

"Anggota DPD RI turun langsung ke daerah melalui kunjungan kerja, pengawasan, maupun reses. Aspirasi yang dihimpun kemudian dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait agar persoalan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi bagian dari solusi kebijakan," jelasnya.


Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Dokumentasi/ istimewa.

Mengawal Pembangunan dari Daerah

Selain menyerap aspirasi, Sultan mengatakan DPD RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut dia, sejumlah program pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia juga melihat adanya tindak lanjut terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan DPD RI kepada kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat hubungan antara kebutuhan masyarakat di daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

"Banyak program pemerintah yang muaranya adalah daerah. Banyak aspirasi yang kita sampaikan ke kementerian yang ditindaklanjuti dengan baik, dan ini menunjukkan kerja pembangunan semakin efektif," ungkapnya.

Meski demikian, Sultan menilai pengawasan tetap diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai masukan dari daerah juga diharapkan menjadi bagian dari evaluasi untuk mendorong pemerataan pembangunan.

"Posisi DPD RI adalah menjadi jembatan aspirasi antara daerah dengan pemerintah pusat agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Persiapan Sidang Tahunan

Menjelang pelaksanaan STSB DPR RI-DPD RI, Sultan memastikan persiapan terus dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak. Koordinasi tersebut melibatkan Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, DPD RI, Sekretariat Negara, Paspampres, serta pihak terkait lainnya.

Menurutnya, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan agenda kenegaraan, tetapi juga memastikan pesan dan aspirasi yang dibawa dalam forum tersebut dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat di berbagai daerah.

"Koordinasi terus dilakukan dan secara keseluruhan sudah siap. Kami berharap Sidang Tahunan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus memastikan seluruh agenda pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dengan membawa aspirasi dari berbagai wilayah, STSB DPR RI-DPD RI 2026 diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana pembangunan telah menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.