Negara Adidaya Dinilai Gagal Jaga Tatanan Global, Middle Power Harus Lebih Berperan

Jakarta: Sejumlah tokoh global menegaskan bahwa dunia saat ini berada di titik kritis transisi geopolitik, di mana kegagalan negara-negara adidaya menjaga tatanan internasional telah memaksa negara kekuatan menengah (middle power) untuk mengambil peran lebih besar.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Middle Powers Conference 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa, 14 April 2026, melalui paparan mantan Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dan penasihat senior Kementerian Luar Negeri Mesir Ramzy Ezzeldin Ramzy.

Gareth Evans melontarkan kritik tajam terhadap perilaku negara-negara adidaya yang dinilai justru merusak sistem multilateral global.

Ia menilai sistem internasional saat ini berada dalam kondisi berisiko akibat tindakan negara-negara yang seharusnya menjadi penjaga tatanan tersebut. Evans secara spesifik menyoroti Amerika Serikat yang mulai meninggalkan berbagai komitmen internasional, Rusia yang bertindak destruktif di Ukraina, hingga Tiongkok yang dinilai mengabaikan hukum internasional di Laut China Selatan.

Menurutnya, multilateralisme bukan sekadar konsep abstrak, melainkan instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, hingga nilai-nilai kemanusiaan global.

Ia juga menyoroti mundurnya Amerika Serikat dari mekanisme penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta ancaman terhadap eksistensi NATO sebagai pukulan serius bagi sistem internasional.

“Sistem multilateral saat ini telah hancur, bukan oleh musuh-musuh multilateralisme, tetapi justru oleh salah satu pencetus dan pendukung terpenting tatanan internasional liberal, yaitu Amerika Serikat sendiri,” tegas Evans.

Middle Power Didorong Jadi Penjaga Stabilitas Baru

Dalam konteks tersebut, Ramzy Ezzeldin Ramzy memperingatkan bahwa dunia tengah bergerak dari sistem pasca-Perang Dunia II menuju tatanan baru yang belum memiliki arah jelas.

Ia mengingatkan risiko kembalinya pola “lingkaran pengaruh” ala abad ke-19 yang dapat memicu ketidakstabilan global jika tidak diantisipasi.

Ramzy menilai lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB saat ini mengalami kegagalan fungsi dalam merespons konflik global, sehingga membuka ruang bagi ketidakpastian yang lebih luas.

“Kekuatan menengah dari Utara dan Selatan harus bekerja sama dalam konteks mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui koalisi-koalisi kecil,” ujarnya.

Ia mengidentifikasi enam bidang utama yang dapat menjadi fokus kontribusi negara kekuatan menengah, yakni transisi energi, mediasi krisis, keadilan ekonomi, pengendalian senjata, penegakan hukum kemanusiaan internasional, serta tata kelola digital.

Ramzy juga menyoroti meningkatnya pelanggaran hukum kemanusiaan internasional serta diabaikannya putusan lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan ICC. Selain itu, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, telah membuat konflik modern semakin mematikan.

Evans turut menekankan bahwa kekosongan kepemimpinan global saat ini harus diisi oleh negara-negara kekuatan menengah melalui pendekatan niche diplomacy atau diplomasi ceruk.

Ia mencontohkan keberhasilan kerja sama Indonesia dan Australia dalam mendukung proses perdamaian Kamboja sebagai bukti bahwa kekuatan menengah mampu memberikan dampak signifikan tanpa bergantung pada kekuatan besar.

Evans juga memperkenalkan konsep “Dunia Multipleks," di mana aktor-aktor global beroperasi seperti bioskop dengan banyak layar yang menampilkan dinamika berbeda secara bersamaan.

Dalam tatanan dunia yang semakin kompleks dan tidak lagi terpusat, kedua tokoh sepakat bahwa kerja sama lintas kawasan antar negara kekuatan menengah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas global, sekaligus mencegah keruntuhan sistem internasional yang ada. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Pakar Jepang dan Brasil Sepakat Middle Power Harus Lebih Aktif dalam Geopolitik