Pemerintah Pusat Dinilai Sudah Maksimal Tangani Bencana Sumatra

Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai pemerintah pusat telah bekerja cepat dan maksimal dalam menangani bencana di  wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sudah berjalan selama satu bulan. Banyak kebijakan pemerintah yang telah dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana.

“Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting itu kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,” ujar Trubus, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025. 

Hal ini disampaikan Trubus usai Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memaparkan capaian penanganan bencana di Sumatra selama satu bulan terakhir. Teddy menyebut pembangunan hunian bagi warga terdampak terus menunjukkan progres signifikan.

“Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.
 

Baca Juga:  Seskab Teddy Tegaskan 53 Helikopter Dikerahkan Sejak Awal Bencana Sumatra

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberi keterangan pers. Dokumentasi/Setneg

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar. Pembangunan tersebut ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang warga terdampak. Selain hunian sementara, pembangunan hunian tetap mulai berjalan.

Menurut Teddy, pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.

“Ya semuanya bahu membahu kerja sama,” ujar Teddy. 

Teddy menyebut sejumlah sekolah dan pasar mulai beroperasi kembali, menandakan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih.

Perbaikan Infrastruktur

Sementara itu, Trubus menyebut pemerintah pusat telah mengirimkan berbagai bantuan logistik, mulai dari pangan hingga kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, perbaikan infrastruktur terus dilakukan, seperti jembatan dan akses jalan.

“Terus infrastruktur kayak jembatan semua akses sudah dibuka listrik. Hampir 90% listrik sudah dinyala,” ujar Trubus. 

Pemda Harus Proaktif

Di sisi lain, Trubus menyarankan pemerintah daerah lebih proaktif karena memahami kondisi lapangan secara detail. Menurut dia, pemerintah pusat justru telah berupaya optimal menyalurkan bantuan dasar.

Trubus menekankan distribusi bantuan seharusnya digerakkan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur di tingkat kabupaten. Sebab, pemerintah daerah memiliki struktur yang lengkap untuk mendukung kerja pemerintah pusat.

Selain pemerintah daerah, Trubus menilai peran relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO) perlu dikoordinasikan secara lebih baik. Dia menilai data yang disampaikan para relawan harus akurat dan berbasis kondisi lapangan.

Trubus juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Dia menambahkan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah terdampak, tetapi juga memerlukan solidaritas nasional. Trubus mengingatkan Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing menghadapi tantangan kebencanaan.