Presiden Prabowo Subianto saat tandatangani masuk ke Dewan Perdamaian. Foto: BPMI Setpres
Timteng Memanas, Pemerintah Tangguhkan Sementara Pembahasan di Dewan Perdamaian
Whisnu Mardiansyah • 6 March 2026 22:36
Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP) untuk sementara ditangguhkan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Keputusan ini diambil seiring eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan segala pembahasan mengenai BoP saat ini dihentikan sementara. Pemerintah Indonesia memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) serta menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah situasi yang belum kondusif.
"Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi," kata Yvonne dalam Press Briefing Kemlu di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Pernyataan ini menegaskan keterangan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu, 4 Maret 2026, yang menyampaikan koordinasi lanjutan mengenai BoP atau Dewan Perdamaian ditangguhkan untuk sementara waktu.
"Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini," imbuh Yvonne.
Yvonne juga menekankan setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan dalam negeri. Pemerintah terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum mengambil langkah lebih lanjut .
Indonesia secara konsisten terus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia akan terus aktif mencari cara paling efektif serta memainkan peran konstruktif dalam berbagai forum internasional guna mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. (Metrotvnews.com)