Menlu Sugiono Minta AS-Iran Hormati MoU Gencatan Senjata

Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tetap mendorong penghormatan terhadap nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sebagai upaya mencegah kembali memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Menlu Sugiono usai Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia-Vietnam di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026

Ia menegaskan posisi Indonesia tidak berubah, yakni terus mendorong stabilitas kawasan, tercapainya perdamaian, serta penghentian serangan agar eskalasi konflik tidak semakin meluas.

"Posisi kita tidak berubah. Kita ingin situasi di sana stabil lagi, perdamaian tercapai, serangan bisa segera terhenti. Kan sudah ada MoU kemarin dan kita berharap sama-sama bisa dihormati," kata Menlu Sugiono kepada awak media.

Menurut Menlu Sugiono, penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dicapai menjadi kunci untuk meredakan ketegangan yang kembali meningkat di kawasan.

Ia menilai konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak terhadap negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai negara lain, termasuk Indonesia.

"Karena apa pun yang terjadi di sana akan secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan kita di sini," ujarnya.

Pernyataan Menlu Sugiono disampaikan di tengah kembali memanasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah setelah perang yang dipicu Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. 

Washington dan Teheran sebelumnya sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Juni 2026 yang mencakup kesepakatan gencatan senjata hasil mediasi Qatar dan Pakistan sebagai langkah menuju penyelesaian perang secara permanen.

Namun, situasi kembali memburuk setelah Presiden AS Donald Trump pada 8 Juli menyatakan gencatan senjata tersebut telah berakhir menyusul kembali pecahnya aksi saling serang.

Ketegangan semakin meningkat ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Minggu, 12 Juli, mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut, sebelum Trump menyatakan Washington kemungkinan akan mengambil alih pengelolaan jalur pelayaran strategis tersebut dan meminta negara-negara lain membayar AS atas perlindungannya. 

Menanggapi hal itu, militer Iran menegaskan tidak akan membiarkan AS "mencampuri" pengelolaan Selat Hormuz.