Podium MI: Lihatlah Lebih Dalam

ADA pemandangan yang menarik dalam kehidupan kita belakangan ini. Jalanan menuju tempat wisata tetap ramai, mal dan kafe masih dipenuhi pengunjung, transaksi digital pun terus meningkat. Ekonomi terlihat bergerak. Uang, baik kartal maupun digital, seperti tidak pernah berhenti berpindah tangan.

Pemandangan itu pula yang agaknya membuat pemerintah cukup percaya diri menyebut daya beli masyarakat masih kuat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo bahkan menegaskan bahwa yang terjadi saat ini bukan pelemahan daya beli, melainkan pergeseran pola konsumsi.

Di satu sisi ada benarnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perjalanan wisatawan Nusantara pada Agustus 2026 meningkat 11,47% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi QRIS juga tumbuh pesat. Dengan data itu, pemerintah kemudian menafsirkan orang masih bepergian, makan di luar, dan berbelanja.

Namun, apakah keramaian transaksi, baik dilihat secara statistik maupun secara visual, itu cukup untuk menyimpulkan bahwa kantong masyarakat masih sehat tanpa bolong-bolong? Apakah itu pertanda dompet orang-orang masih tebal dan saldo rekening masih aman?

Oh, nanti dulu. Kiranya kita perlu berhati-hati membaca angka. Ramainya transaksi memang menunjukkan ada uang yang dibelanjakan. Akan tetapi, angka itu tidak serta-merta menjelaskan dari mana uang tersebut berasal dan siapa yang membelanjakannya. Angka itu juga tidak bisa membaca bagaimana kondisi keuangan mereka setelahnya.

Di balik angka-angka mentereng itu ada banyak kisah yang jalan ceritanya justru berkebalikan. Ada seorang pekerja yang setiap akhir bulan sibuk membagi gaji untuk membayar kontrakan, cicilan kendaraan, ongkos transportasi, listrik, dan kebutuhan dapur. Ketika harga kebutuhan naik, boro-boro kepikiran berlibur atau jalan-jalan ke mal, yang ia lakukan ialah mulai mengurangi jajan, menunda membeli pakaian, atau yang paling simpel, mager di rumah.

Ada pula keluarga yang sesekali terlihat masih makan di restoran atau mengajak anak berwisata. Itu juga bukan berarti mereka tidak merasakan tekanan ekonomi. Bisa jadi kegiatan itu dibayar dengan mengurangi pengeluaran lain atau bahkan berutang. Mereka paksakan itu hanya untuk relaksasi, demi melepas tekanan yang setiap hari terus mengimpit.

Lalu ada yang menyanggah, 'tetapi kan tidak semua orang dalam kondisi tertekan, ada kelompok masyarakat yang pendapatannya membaik dan tetap mampu meningkatkan konsumsi?' Betul. Namun, bukankah kondisi dan pengalaman kelompok mampu itu juga tidak otomatis mewakili keadaan seluruh masyarakat?

Sejujurnya, kondisi saat ini bahkan bisa dikatakan lebih sulit. Beberapa indikator menunjukkan itu, salah satunya jumlah pekerja kehilangan pekerjaan yang terus bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-September 2026. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) bahkan memperkirakan angka riilnya bisa lebih besar.

Terlepas dari perdebatan data siapa yang lebih akurat, angka PHK itu tak bisa dipandang sekadar deretan statistik. Di belakangnya ada orang yang kehilangan penghasilan rutin, keluarga yang harus mengubah anggaran secara drastis, serta kebutuhan yang tetap harus dibayar meski pekerjaan sudah tidak ada.

Tak hanya dari angka PHK, tekanan yang dirasakan masyarakat juga tecermin pada indikator lain. Penjualan eceran riil pada Agustus hanya tumbuh 1,3% secara tahunan. Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat indeks penghasilan turun dari 118 jadi 114,6 pada September. Sementara itu, porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat menjadi 74,9% dan porsi tabungan turun menjadi 15,4%.

Artinya, sebagian rumah tangga harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk belanja, sementara keyakinan terhadap penghasilan justru melemah. Konsumsi mungkin masih jalan, tetapi ruang untuk menyisihkan uang kian sempit. Tabungan makin tergerus untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Godaan pinjol pun semakin tak bisa ditolak.

Itulah yang menyebabkan ketahanan keuangan keluarga saat ini tidak bisa disebut baik-baik saja. Itu pula yang membuat klaim pemerintah bahwa daya beli masyarakat menguat bagi sebagian kita terasa mengada-ada.


lustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com

Sesungguhnya, persoalannya bukan apakah masyarakat masih berbelanja atau tidak. Selama kebutuhan hidup harus dipenuhi, bagaimanapun orang akan tetap mengeluarkan uang. Yang jadi masalah, apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan, menjaga tabungan, sekaligus menghadapi pengeluaran mendadak tanpa harus berutang atau mengorbankan kebutuhan lain?

Artinya, kita tidak bisa menyimpulkan keadaan keuangan masyarakat dari tampak luar yang terlihat indah atau ramai. "Lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti," begitu kata Sherina dalam lagunya Lihatlah Lebih Dekat (2000).

Lirik itu mestinya bisa menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak memotret kondisi masyarakat hanya dari penampakan luar, lalu mencocok-cocokkannya dengan data statistik yang mereka pilih sekadar untuk menunjukkan hal yang baik-baik saja. Dalam konteks ini kiranya negara tak hanya perlu melihat lebih dekat, tapi juga lebih dalam dan jujur.