Kemenkop UKM Blak-blakan soal Bahaya Penggabungan Medsos dengan E-commerce

Jakarta: Staf Khusus Menteri koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengungkapkan sejumlah bahaya dari sebuah platform yang menjalankan bisnis media sosial dengan e-commerce secara bersamaan.

Setidaknya ada empat hal yang disampaikan Fiki. Pertama, sebuah platform bisa memonopoli pasar. Apalagi, monopoli alur traffic dijalankan tanpa disadari oleh pengguna.

"Monopoli terjadi apabila ada platform yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pasar, penetapan harga yang tidak adil, perlakuan yang berbeda, dan penetapan harga diskriminatif berdasarkan data yang dipunyai," kata Fiki lewat keterangan resmi, dikutip Selasa, 3 Oktober 2023.
 
Kedua, platform bisa memanipulasi algoritma. Platform yang memiliki media sosial dan e-commerce secara bersamaan bisa dengan mudah mendorong produk asing tertentu untuk muncul terus menerus di media sosial pengguna dan di saat bersamaan mempersulit produk lokal untuk muncul di media sosial.

"Manipulasi algoritma ini memungkinkan platform untuk menguntungkan satu produk dan di saat bersamaan mendiskriminasi produk lainnya," ujar Fiki.

Ketiga, platform bisa memanfaatkan traffic. Media sosial mempunyai traffic yang sangat besar dan saat ini dapat dimanfaatkan menjadi navigasi atau trigger dalam pembelian di e-commerce.

Trigger pembelian ini tidak boleh ditangkap oleh e-commerce yang berada dalam satu platform dengan media sosial. Jika ini terjadi, maka tidak ada equal playing field dalam industri digital di Indonesia.

Keempat, perlindungan data. Jika berkaca kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Karena media sosial tujuannya untuk hiburan, maka data yang didapat dari situ tidak untuk diperdagangkan.

"Data demografi pengguna dan agregat pembelian sangat memungkinkan untuk diduplikasi sebagai basis pembuatan produk sendiri atau terafiliasi oleh platform yang menjalankan bisnis secara bersamaan," kata Fiki.

Baca juga: Pelaku UMKM Disebut Kesulitan Bertransformasi
 

Langkah tegas pemerintah

Diketahui, pemerintah pekan lalu telah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Aturan ini salah satunya mengatur terkait pemisahan bisnis antara media sosial dan e-commerce. Dengan hadirnya Permendag tersebut, pemerintah hanya mengizinkan social commerce sebagai sarana penawaran barang dan jasa dan dilarang untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektronik.

"PPMSE dengan model bisnis social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya," bunyi Pasal 21 ayat 3.