Para Pemimpin Dunia Serukan Ratifikasi Perjanjian Laut PBB

Brussels: Uni Eropa dan 13 pemerintahan mendesak negara-negara dunia memprioritaskan ratifikasi perjanjian PBB demi melindungi lautan global dari penangkapan ikan berlebihan dan aktivitas manusia lainnya.

UE dan pemerintah Belgia, Bermuda, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, Prancis, Jerman, Yunani, Korea Selatan, Nigeria, Palau, Filipina dan Seychelles berkomitmen untuk dekat cepat mengamankan ratifikasi "Laut Lepas" dalam konferensi "Samudra Kita" yang diadakan di Athena, Yunani, pekan ini.

Pakta global untuk melestarikan keanekaragaman hayati di laut lepas secara resmi diadopsi PBB tahun lalu, dan dipandang sebagai alat penting untuk memenuhi target melindungi 30 persen daratan dan lautan di Bumi pada 2030, atau dikenal juga dengan "30 by 30."

Sejauh ini, empat negara, yakni Palau, Chile, Belize dan Seychelles, telah secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut. Sementara 89 negara lain telah menandatanganinya, dan menyatakan niat mereka untuk meratifikasi.

Uni Eropa berkomitmen mengeluarkan EUR3,5 miliar untuk melindungi laut dan mendorong keberlanjutan melalui serangkaian inisiatif tahun ini, kata pejabat tinggi lingkungan hidup pada hari Selasa.

Secara total, lebih dari 400 komitmen baru senilai USD10 miliar diumumkan selama konferensi tersebut.

Sebanyak 40 komitmen UE, yang diumumkan dalam konferensi tahunan tersebut, berkisar pada memerangi polusi laut hingga mendukung perikanan berkelanjutan dan investasi dalam apa yang disebut Ekonomi Biru, yang artinya pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar secara berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi.

"Kami berharap dapat mengumpulkan 60 ratifikasi lainnya agar perjanjian ini berlaku sesegera mungkin," kata Komisaris Uni Eropa untuk Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Virginijus Sinkevicius, seperti dikutip dari Asiaone pada Rabu, 17 April 2024. 

"Lautan adalah bagian dari diri kita, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya. 

Baca juga:  Ekonomi Biru Perkuat Ketahanan Pangan di Masa Depan

Suhu Laut

Layanan Perubahan Iklim Copernicus Uni Eropa mengatakan bulan lalu bahwa suhu laut mencapai rekor tertinggi pada Februari, jika didasarkan pada data tahun 1979. Penangkapan ikan berlebihan dan polusi plastik juga merupakan ancaman besar terhadap lautan.

Bagian terbesar dari dana UE akan digunakan untuk mendukung 14 investasi dan satu reformasi di bidang perikanan dan budidaya perairan berkelanjutan di Siprus, Yunani, Polandia, Portugal dan Spanyol. Inisiatif UE lainnya diarahkan untuk membantu negara-negara Afrika mengembangkan ekonomi biru mereka.

Yunani akan mengeluarkan EUR780 juta untuk 21 komitmen yang mencakup larangan penggunaan pukat dasar (bottom trawl) di seluruh kawasan perlindungan laut negara tersebut, tambahnya.

Negara ini juga berjanji untuk membangun dua taman laut, satu di Laut Aegea untuk perlindungan burung laut dan satu lagi di Laut Ionia untuk perlindungan mamalia laut, yang akan mencakup lebih dari 4.000 km persegi kawasan yang dilindungi berdasarkan Natura 2000 UE. 

"Mitigasi dan adaptasi saja tidak cukup. Kita juga harus fokus pada perlindungan dan restorasi untuk mengisolasi daratan dan lautan dari aktivitas manusia yang berbahaya dan memberikan ruang bagi alam untuk melakukan pemulihan," ucap PM Yunani Kyriakos Mitsotakis

Taman laut di Laut Aegea telah membuat jengkel negara tetangganya, Turki, yang pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya tidak bersedia menerima kemungkinan "fait accompli pada fitur geografis yang statusnya masih diperdebatkan."

Menanggapi hal tersebut,  Yunani menuduh Turki "mempolitisasi masalah lingkungan hidup." Kelompok lingkungan hidup juga mendesak Yunani untuk menghentikan rencana eksplorasi gasnya di Laut Ionia.

Konferensi "Our Ocean" telah memobilisasi lebih dari 2.160 komitmen senilai sekitar USD130 miliar sejak diluncurkan pada 2014. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)