Soal Muktamar PKB Tandingan, Jazilul: Ada yang Ngaku-Ngaku Kita Sapu

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan kepengurusan partai yang sah telah ditetapkan dalam forum Muktamar di Bali. DPP PKB periode 2024-2029 hasil Muktamar Bali sudah didaftarkan dan mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan tercatat dalam lembaran negara.

"Maka PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku kita sapu," ungkap Jazilul, Senin, 2 September 2024. 

Ia mengatakan DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan ketua Dewan Syuro Kiai Haji Ma’ruf Amin dan menandai pengurus mulai bekerja.

"Jadi semuanya sudah selesai, DPP PKB 2024-2029 hasil Muktamar Bali sudah legal. Clear and clean dan langsung tancap gas bekerja," ungkapnya.
 

Baca juga: Tunggu Arahan PBNU, Muktamar PKB Tandingan Ditunda

Ia merespons pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyinggung soal muktamar tandingan. Ia minta Yaqut tak ikut campur dan sebaiknya fokus menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji di DPR.

"Sudah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Tolong urus dan hadir pada pansus Haji saja, jangan mangkir terus," cetus dia.

Jazilul meminta Yaqut memberikan keterangan kepada Pansus Haji. Ia menyebut ada banyak masalah dalam penyelenggaraan Haji 2024.

"Jelaskan masalah kouta haji yang membuat kecewa ribuan jemaah yang bertahun tahun telah ngantri," ungkapnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap muktamar PKB selain yang digelar di Bali disikapi sebagai perbedaan pandangan. Ia menepis forum itu sebagai Muktamar tandingan.

"Soal Muktamar di Bali kan sudah selesai dan saya kira tidak ada tandingan kok, saya kira loh ya tapi kalau ada Muktamar lagi ya mungkin aja, dan itu boleh dalam mekanisme politik boleh aja, saya enggak tahu. Tapi saya enggak menginisiasi," terang Yaqut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2024.