Pemkot Bandung Minta Ahli Jelaskan Potensi Kerawanan Bencana Pascagempa Sumedang

Bandung: Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hingga merobohkan sejumlah bangunan pada malam tahun baru 2024, mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Pemkot meminta kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Kota Bandung, untuk segera mengumpulkan para ahli agar tidak mengarang-ngarang tentang kebencanaan. Biar para ahli yang akan memberikan kontribusi dari sisi keilmuan, mana yang benar-benar ada potensi kerawanan bencana," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, Kamis, 4 Januari 2024.

Menurut Ema, pendapat dari ahli sangat dibutuhkan, jangan sampai seperti yang terjadi di wilayah lain. Pemkot mesti mengetahui dari awal maka menyerahkan ke ahlinya, apalagi hal tersebut berkaitan dengan Sesar Lembang.

"Isu sesar saja mereka belum memahaminya, namun yang pasti diperlukan kewaspadaan. Tentu kami harus dipetakan titik-titik kerawanannya. Dan pastinya, yang berbicara nanti adalah harus ahlinya," ungkapnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman mengatakan, data dari BMKG menyebutkan magnitudo gempa yang terjadi memang masih fluktuatif atau naik turun. Namun, gempa paling besar sejauh ini sebesar 4,8 magnitudo yang terjadi menjelang momen pergantian tahun.

"Dinamis, sempat menurun tapi puncaknya di tahun baru, di 4,8. Sampai sekarang tidak ada yang melebihi 4,8 itu saat tahun baru. Dan kami sudah menyediakan posko evakuasi bagi warga yang terdampak," ujar dia.

Posko itu kata Herman, berada di wilayah Sumedang Utara, tepatnya di Babakan Hurip dan Cimalaka, Selain itu, adapula tenda bagi para pengungsi yang berdiri di depan RSUD Sumedang. Untuk pengungsi di lapangan, sementara dipasang tenda, berada di Sumedang Utara di Babakan Hurip dan Cimalaka.

Sebelumnya, pada Rabu malam, 3 Januari 2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau RSUD Sumedang pascarentetan gempa yang mengguncang dengan magnitudo 4,8. Dari peninjauan dan laporan yang diterimanya dari petugas pemerintahan di Pemkab Sumedang, dipastikan tak ada rumah warga yang bakal direlokasi. Pemerintah hanya akan memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang, dan ringan.

"Sudah ada kriteria bantuan yang akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak. Sementara terkait dengan fasilitas umum, yang terpenting yakni memperbaiki sekolah dan rumah sakit. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Akan dilihat masterplan sambil mengevaluasi kondisi existing yang sekarang," sambungnya.