Lonjakan Belanja Pemerintah Jadi Jump Start Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal I 2026

Jakarta: Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I-2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya 'jump start' perekonomian nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah  (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, jump start ekonomi dilakukan karena pemerintah ingin mendorong pertumbuhan. Apalagi pascacovid, banyak industri yang kolaps sehingga tenaga kerja menganggur dan bekerja di sektor informal.

"Jadi yang namanya kebijakan fiskal ketika ada belanja pemerintah maka dia akan memiliki efek ke variabel-variabel lain," kata dia dalam video yang dikutip Kamis, 14 Mei 2026.

Sementara pada 2025, investasi mengalami penurunan 2,12 persen dengan belanja pemerintah yang turun 1,3 persen. Hal ini, lanjut Fithra, yang mendorong pemerintah menggenjot belanja negara sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di awal tahun ini.

"Ketika ada konsumsi naik, maka ketika ada barang-barang yang tidak bisa didapatkan dari dalam negeri yang dilakukan impor, makanya impornya (di kuartal I 2026) naik," ungkapnya.

Adapun ekspor mengalami penurunan di kuartal I-2026 karena adanya tekanan di geopolitik global seperti perang Amerika Serikat (AS)-Iran dan penutupan Selat Hormuz. Meski begitu, ia menyebut, produksi masih berhasil diserap pasar domestik sehingga konsumsi rumah tangga ikut naik.

"Artinya aktivitas pemerintah juga mampu mendorong dalam hal ini secara korelasi itu aktivitas investasi. Kalau investasi itu artinya produksi, create jobs ya, ketika pekerjaan ada maka yang terjadi demandnya juga meningkat," jelas Fithra.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Strategi multiplier effect

Fithra mengungkapkan, strategi ini menghasilkan 'economic multiplier effect', di mana peningkatan belanja pemerintah memicu peningkatan pendapatan nasional yang nilainya jauh lebih besar daripada pengeluaran awal tersebut. Artinya setiap belanja pemerintah menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kenapa kemarin pajaknya enggak jadi naik, karena pemerintah pengen dorong pertumbuhan ekonomi lagi," kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan, ke depan pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung kepada belanja  pemerintah saja sebab keterbatasan APBN. Untuk itu, kolaborasi dari private sector hingga keberadaan Danantara bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang akan dating.

"Mudah-mudahan ke depannya ya tidak perlu harus dipaksa didorong dengan pertumbuhan government spending yang terlalu tinggi. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat Danantara dan private sector bisa lebih banyak berperan," ujarnya.