Lima Tahun Jadi Mitra Dialog ASEAN, Inggris Klaim Hubungan Kian Matang

Jakarta: Inggris menilai hubungan kemitraannya dengan ASEAN semakin matang setelah lima tahun menyandang status sebagai ASEAN Dialogue Partner, dengan kerja sama yang kini mencakup berbagai bidang mulai dari politik dan keamanan hingga ekonomi, kesehatan, dan transformasi digital.

Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengatakan hubungan Inggris dan ASEAN telah berkembang pesat sejak London resmi menjadi Dialogue Partner ASEAN pada 2021.

"Kami sangat senang merayakan lima tahun sebagai ASEAN Dialogue Partner tahun ini. Hubungan kami benar-benar telah matang dan kini memberikan banyak hasil di seluruh pilar kerja sama ASEAN, mulai dari politik, keamanan, ekonomi, sosial, hingga budaya," ujar Fazey saat ditemui di sela perayaan King's Birthday Party di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Fazey, salah satu capaian yang paling membanggakan adalah kerja sama di bidang keamanan kesehatan (health security).
 

Ia mengatakan Inggris telah menginvestasikan dana sebesar 25 juta poundsterling untuk berbagai proyek di negara-negara anggota ASEAN yang berfokus pada penguatan pengawasan penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.

"Saya sangat bangga dengan kerja sama yang kami lakukan di bidang keamanan kesehatan. Kami telah menginvestasikan 25 juta poundsterling untuk berbagai proyek di negara-negara anggota ASEAN," katanya.

Fazey menambahkan kerja sama tersebut mencakup penguatan sistem pengawasan penyakit serta peningkatan kapasitas negara-negara ASEAN dalam menghadapi potensi wabah dan krisis kesehatan lainnya.

Dukung Implementasi DEFA

Selain kesehatan, Inggris juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Fazey menyambut baik tercapainya kesepakatan ASEAN terkait Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang menurutnya akan menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi digital kawasan.

"Kami sangat senang mendengar bahwa ASEAN telah menyepakati Digital Economy Framework Agreement dan dokumen tersebut akan dipublikasikan pada tahun ini," ujar Fazey.



Menurut Fazey, Inggris turut memberikan dukungan selama proses perundingan berlangsung, termasuk melalui pelatihan bagi para negosiator yang terlibat dalam pembahasan DEFA.

Ia mengatakan London siap mendukung implementasi perjanjian tersebut baik di tingkat ASEAN maupun di masing-masing negara anggota.

"Ekonomi digital berkembang sangat cepat dan harus menjadi prioritas bagi semua pihak. Kami menantikan untuk mendukung ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam mengimplementasikan perjanjian ini," kata Fazey.

Tetap Dukung Konsensus Myanmar

Dalam kesempatan yang sama, Fazey juga menegaskan dukungan Inggris terhadap implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN sebagai kerangka utama penyelesaian krisis di Myanmar.

Menurut dia, kemajuan perlu terus didorong dalam sejumlah aspek penting, termasuk akses kemanusiaan, pembebasan tahanan politik, dan proses politik yang inklusif.

"Kami terus mendukung Konsensus Lima Poin peran ASEAN di dalamnya. Kami masih memandang penting adanya kemajuan dalam seluruh poin yang telah disepakati tersebut," ujarnya.

Fazey mengatakan Inggris terus menyampaikan pesan tersebut kepada otoritas yang berkuasa di Myanmar melalui berbagai saluran diplomatik dan tetap menjaga keselarasan posisi dengan ASEAN.

"Kami secara bilateral terus mengingatkan rezim di Myanmar mengenai hal tersebut dan saya pikir posisi kami sangat sejalan dengan ASEAN," katanya.

Fazey juga mengungkapkan Inggris tengah bersiap menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Filipina pada Juli mendatang.

Menurut dia, Menteri Luar Negeri Inggris diperkirakan akan menghadiri pertemuan tersebut dan London berharap dapat menyampaikan sejumlah pengumuman baru terkait kerja sama dengan ASEAN.

Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan UK Mission to ASEAN menyelenggarakan King's Birthday Party dengan tema "UK Celebrates Innovation and Five Years as an ASEAN Dialogue Partner" di Jakarta pada Rabu malam.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Didit Hediprasetyo.