Pengusaha Ali al-Zaidi Resmi Ditunjuk sebagai Calon PM Baru Irak

Baghdad: Presiden Irak Nizar Amidi menunjuk pengusaha Ali al-Zaidi sebagai calon perdana menteri baru, dengan memberinya mandat untuk membentuk pemerintahan baru setelah proses politik berlarut-larut akibat penolakan Amerika Serikat terhadap kandidat awal Nouri al-Maliki.

Zaidi diajukan oleh Coordination Framework, blok parlemen terbesar yang merupakan aliansi faksi-faksi pro-Iran di Irak.

Sesuai konstitusi Irak, Zaidi kini memiliki waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan mengajukannya ke parlemen guna memperoleh persetujuan.

“Presiden Nizar Amidi telah menugaskan Ali al-Zaidi, kandidat dari blok parlemen terbesar, untuk membentuk pemerintahan baru,” demikian pernyataan resmi kepresidenan Irak yang dikutip The Arab Weekly, Selasa, 28 April 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan tidak lama setelah Coordination Framework secara resmi mendukung Zaidi sebagai kandidat utama mereka.

Blok mayoritas itu juga memuji “sikap historis dan bertanggung jawab” dari mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki serta PM sementara Mohammed Shiaa al-Sudani atas keputusan mereka mundur dari pencalonan.

Tekanan Washington

Sebelumnya, Coordination Framework sempat mengusung Maliki sebagai calon perdana menteri, namun ultimatum Presiden AS Donald Trump mengubah dinamika politik secara drastis.

Pada Januari lalu, Trump mengancam akan menghentikan seluruh dukungan AS kepada Irak jika Maliki—yang dikenal dekat dengan Iran—kembali berkuasa.

Meski awalnya menolak tekanan Washington, koalisi akhirnya terpaksa mencari kandidat pengganti. Situasi semakin rumit setelah dampak perang Iran turut memengaruhi stabilitas politik Irak.

Awal bulan ini, Amerika Serikat menghentikan pengiriman dana tunai sekitar US$500 juta ke Irak serta menangguhkan sebagian kerja sama keamanan dengan Baghdad.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah Irak terkait aktivitas milisi-milisi pro-Iran yang menyerang kepentingan AS.

Serangan itu mencakup aksi berulang terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, Konsulat AS di Kurdistan Irak, serta serangan roket dan drone ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Yordania, dan Suriah.

Miliarder Irak

Zaidi, yang berusia sekitar 40-an tahun, dikenal sebagai miliarder Irak dengan bisnis di berbagai sektor, termasuk perbankan, media, dan distribusi program bantuan pangan nasional Irak.

Ia juga merupakan pemilik stasiun televisi Dijlah TV serta jaringan hypermarket.

Namun, menurut laporan Kurdistan24, Zaidi pernah menjabat sebagai ketua dewan direksi al-Janoob Islamic Bank, lembaga yang dikenai sanksi AS atas dugaan pencucian uang dan operasi penyelundupan dengan Iran.

Hingga kini, Washington belum memberikan tanggapan resmi atas penunjukan Zaidi.

Irak sendiri selama bertahun-tahun berada dalam posisi sulit di antara pengaruh dua sekutu utamanya yang saling bermusuhan, yakni Iran dan Amerika Serikat.

Dalam sistem pembagian kekuasaan Irak yang dirancang untuk mencegah konflik sektarian, jabatan presiden dipegang oleh etnis Kurdi, perdana menteri oleh kelompok Syiah, dan ketua parlemen oleh kelompok Sunni.

Baca juga:  Irak Buka Kembali Wilayah Udara usai Gencatan Senjata AS-Iran