Data Intelijen AS Sebut Kapasitas Militer Iran Masih Signifikan

Washington: Pejabat intelijen dan militer Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Iran masih mempertahankan sebagian besar kapasitas militernya meski mengalami kerusakan signifikan dalam konflik terbaru.

Berdasarkan laporan The New York Times, Iran diperkirakan masih menguasai sekitar 40 persen persenjataan drone pra-perang serta lebih dari 60 persen peluncur rudalnya.

Sejak dimulainya gencatan senjata pada 8 April, lebih dari 100 sistem peluncur rudal Iran dilaporkan disembunyikan di dalam gua dan bunker.

“Fakta ini menunjukkan bahwa Iran secara aktif memulihkan kapasitas operasional tempurnya,” sebut laporan NY Times yang dikutip Anadolu, Minggu, 19 April 2026.

Selain itu, Iran dilaporkan tengah berupaya memulihkan rudal-rudal yang tertimbun di fasilitas bawah tanah yang rusak. Jika proses ini berhasil, kapasitas persenjataan Teheran diperkirakan dapat kembali mencapai hingga 70 persen dari kondisi sebelum konflik.

Meski infrastruktur manufaktur senjatanya mengalami kerusakan berat, pejabat AS menilai Iran masih memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Sejumlah analis menilai strategi pertahanan Iran kini semakin bergantung pada faktor geografis kawasan tersebut.

Mantan pejabat intelijen militer Israel, Danny Citrinowicz, menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz tetap menjadi salah satu opsi utama Iran dalam skenario eskalasi konflik. Ia menambahkan bahwa kapal tanker komersial umumnya memiliki perlindungan terbatas.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyoroti nilai strategis kawasan tersebut. Ia menggambarkan Selat Hormuz sebagai faktor penentu dalam dinamika konflik regional.

“Potensinya sangat besar,” ujarnya.

Sejauh ini, Iran belum melakukan eskalasi langsung terhadap kehadiran Angkatan Laut AS di kawasan tersebut. Namun, tekanan terhadap aktivitas perdagangan maritim Iran dilaporkan meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga:  Iran Sebut Belum Ada Tanggal Pasti untuk Perundingan Lanjutan dengan AS