CEO Danantara: DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor SDA, Bukan Nambah Lapisan Birokrasi

Jakarta: Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui sistem verifikasi data dan transaksi yang terintegrasi, transparan, serta kredibel.

Rosan menegaskan DSI tidak dibentuk untuk menambah lapisan birokrasi atau mengambil alih kewenangan regulator. Fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan.

"DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garisbawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang," kata Rosan dalam Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 25 Agustus 2026.

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan peran utama DSI ialah membangun satu titik verifikasi terhadap aliran data dan transaksi ekspor. Verifikasi tersebut mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, penyelesaian pembayaran, hingga repatriasi devisa.

"Peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dan aliran data dan transaksi ekspor. Mencakup kualitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran, dan juga repatriasi devisa," ujar dia.

Menurut Rosan, pengelolaan aset strategis oleh Danantara Indonesia tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume transaksi. Setiap aktivitas ekspor perlu memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
 

(Jajaran direksi dan komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Foto: dok Danantara)
 

Implementasi DSI dilakukan bertahap

Rosan mengatakan implementasi DSI akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan seluruh pemangku kepentingan. Tahapan tersebut ditujukan agar penerapan sistem tidak mengganggu arus perdagangan maupun hubungan komersial yang telah berjalan.

DSI juga diharapkan memberikan kepastian berusaha melalui proses yang profesional dan efisien bagi eksportir, pembeli, perbankan, serta instansi terkait.

Rosan menekankan keberhasilan implementasi DSI membutuhkan kerja sama berbagai kementerian dan lembaga. Ia mengapresiasi dukungan serta akses data yang diberikan sejumlah pihak untuk mendukung proses integrasi informasi.

Menurut dia, integrasi data dapat menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif.