Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Distribusi Subsidi dan Ekonomi Desa

Jakarta: Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komoditas subsidi pemerintah. Mulai dari gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, dan minyak goreng.

"Perlu diketahui bahwa Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional sudah membuat keputusan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi, gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, semua disalurkan melalui KDKMP," kata Ferry dikutip dari Antara, Jumat, 17 Juli 2026.

Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional. Sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi berbagai kebutuhan masyarakat agar lebih efektif.

Menurut Ferry, KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat. Termasuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Seluruh program-program pemerintah pusat, termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, itu juga akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ungkap Ferry.

Selain penyaluran program pemerintah, ia menyebut KDKMP diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa melalui kegiatan penjualan kebutuhan pokok, pengembangan produk UMKM lokal, layanan keuangan mikro, pergudangan, hingga distribusi logistik.

Ia menjelaskan KDKMP nantinya dapat menjadi tempat penyimpanan berbagai hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan, sekaligus menyediakan sarana produksi bagi masyarakat.

"Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini adalah melaksanakan kegiatan keuangan mikro, pergudangan, dan kegiatan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahan," sebut Ferry.

Ilustrasi Koperasi Merah Putih. Foto: Istimewa.

Pada kesempatan tersebut, ia menyebut skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat dilakukan melalui KDKMP. Perbankan didorong membuka unit layanan jasa keuangan di koperasi desa dan kelurahan.

Ia menilai keterlibatan KDKMP dalam distribusi program pemerintah dan penguatan ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran bagi penerima manfaat.

"Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah sistem dan praktik ekonomi kita karena itu akan memutus mata rantai distribusi yang berkepanjangan," ujar Ferry.

Pihaknya berharap KDKMP mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Sekaligus mengembalikan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional bersama badan usaha milik negara dan sektor swasta.