Mandek, Khamenei Anggap Kesepakatan Nuklir Iran dengan Barat Tak Salah

Teheran: Pemimpin besar Iran, Ayatollah Ali Khamenei menuturkan, kesepakatan nuklir dengan Barat tidak salah. Ia mengatakan, ada syarat agar infrastruktur nuklir negara itu tetap utuh di tengah kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk menghidupkan kembali pakta nuklir 2015.

Iran dan AS telah berbulan-bulan melakukan pembicaraan terkait kesepakatan nuklir. Namun, hal tersebut masih belum mendapat titik terang sejak September lalu.

Kedua belah pihak saling menuduh membuat tuntutan yang tidak masuk akal.

"Tidak ada yang salah dengan kesepakatan (dengan Barat), tapi infrastruktur industri nuklir kita tidak boleh disentuh," kata Khamenei dilansir dari Malay Mail, Senin, 12 Juni 2023.

Pernyataan Khamenei itu muncul beberapa hari setelah Teheran maupun Washington sama-sama membantah laporan yang menyebut mereka mendekati kesepakatan. Disebutkan Iran akan bersedia mengekang program nuklir dengan imbalan keringanan sanksi.

Khamenei menegaskan, otoritas nuklir itu harus tetap bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB (IAEA). Menurutnya, undang-undang terkait yang telah disahkan parlemen Iran pada 2020 silam harus dihormati IAEA.

"Ini adalah hukum yang baik, yang harus dihormati dan tidak dilanggar dalam memberikan akses dan informasi (kepada IAEA)," kata Khamenei.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menolak mengomentari secara spesifik pernyataan Khamenei tersebut. 

Ia menegaskan kembali sikap pemerintahan Joe Biden terhadap kesepakatan ini. "AS berkomitmen untuk tidak pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir," tegasnya.

"Kami percaya diplomasi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan itu dengan dasar yang dapat diverifikasi dan tahan lama, tetapi Presiden juga telah menjelaskan kami belum menghapus opsi apa pun dari meja," sambungnya.

Perjanjian 2015 membatasi aktivitas pengayaan uranium Iran untuk menghambat Iran mengembangkan senjata nuklir sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional. Perjanjian ini retak usai AS dibawah pimpinan Donald Trump keluar dari kesepakatan.