Plt Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PU Javid Hurriyanto. Foto: Metrotvnewscom/Azri.
Pemerintah Kaji Skema Pungutan Pemeliharaan Jalan
Anggi Tondi Martaon • 20 November 2026 22:42
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan skema pungutan dana preservasi jalan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bersama Komisi V DPR RI. Sebab, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL) menimbulkan kerugian negara hingga Rp43 triliun per tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PU Javid Hurriyanto mengatakan angka kerugian tersebut berdasarkan hasil penelitian. Nilai kerugian itu dinilai cukup besar sehingga diperlukan langkah untuk menekan dampak kendaraan ODOL terhadap infrastruktur jalan.
“Untuk kerugian akibat ODOL ini sudah ada penelitian sebesar Rp43 triliun per tahun. Cukup fantastis memang angka itu,” kata Javid dalam diskusi media Infra Talks di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Javid menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji dalam revisi UU LLAJ ialah mengenakan pungutan khusus terhadap kendaraan ODOL. Dana yang terkumpul nantinya masuk ke kas negara dan dialokasikan untuk membiayai pemulihan kerusakan infrastruktur jalan.
Selain melalui revisi UU LLAJ, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional. Regulasi tersebut memuat deregulasi dan harmonisasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menilai kendaraan ODOL turut mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Beban kendaraan yang berlebih dapat mempercepat kerusakan konstruksi jalan dan jembatan sehingga pemeliharaan harus dilakukan lebih dini dari umur rencana.

Ilustrasi truk ODOL. Foto: Istimewa.
“Daya rusak kendaraan ODOL ini pangkat empat, sehingga sangat mempengaruhi umur rencana jalan maupun jembatan,” ujar Komang.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penindakan terhadap kendaraan ODOL perlu diperkuat untuk memperpanjang usia layanan jalan nasional maupun jalan tol. Menurut dia, pengurangan kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih dapat menekan kebutuhan anggaran preservasi jalan.
“Biaya preservasi kita yang cukup besar, baik di jalan tol maupun jalan nasional, bisa dialihkan ke tempat lain yang membutuhkan, misalnya untuk irigasi atau membangun sekolah,” ujar Dody.
(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)