Kementerian PU Kebut Pengendalian Muara Sungai untuk Tekan Risiko Banjir Sumatra

Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Foto: Dok. Setkab.

Kementerian PU Kebut Pengendalian Muara Sungai untuk Tekan Risiko Banjir Sumatra

Muhammad Adyatma Damardjati • 28 October 2026 15:49

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat pengendalian aliran sungai dari hulu hingga hilir untuk meminimalkan potensi banjir berulang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Fokus utama diarahkan pada penanganan muara sungai dan pembangunan Sabo Dam.

"Penanganan muara merupakan salah satu fokus utama, karena muara adalah titik kendali aliran yang menentukan stabilitas dari hulu hingga hilir," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto dalam rapat di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Apri menjelaskan dari 29 penanganan muara yang direncanakan, empat telah selesai. Sedangkan enam muara sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen. Sementara itu, 19 muara lain masih dalam proses lelang.

"Arah kebijakan jelas, yaitu memperkuat pengendalian dari hulu sampai hilir guna meminimalkan potensi terjadinya kembali bencana banjir di tiga provinsi ini," jelas Apri.
 


Apri menyebut penanganan badan sungai juga dilakukan. Dari 33 sungai yang menjadi kewenangan pusat, progres rata-rata mencapai 19,19 persen.

"Sebanyak 33 sungai ini akan kami tangani semua," tegas Apri.

Apri menambahkan pembangunan 11 unit Sabo Dam untuk pengendalian sedimen terus dikejar. Menurut Apri, progres rata-rata saat ini mencapai 35,58 persen.

"Ada 11 Sabo Dam yang sedang kami bangun dengan progres rata-rata sekitar 35,58 persen," ujar Apri.


Banjir di Aceh. Foto: Antara.

Apri menyebut ketersediaan air baku darurat juga menjadi perhatian. Sebanyak 94 unit pompa air baku sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 10,33 persen.

"Untuk memastikan ketersediaan air baku, saat ini 94 unit pompa air baku sedang dikerjakan," tutur Apri.

Sektor Sumber Daya Air memegang porsi anggaran terbesar dalam pagu efektif penanganan bencana Sumatra 2026. Yakni, Rp7,85 triliun dari Rp21,42

(Anggi Tondi)