Ilustrasi truk ODOL. Foto: Dok. Jasa Marga.
M Rodhi Aulia • 8 May 2025 15:47
Jakarta: Pemerintah kian mantap menuntaskan masalah truk ODOL (Over Dimension Over Load) yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Menteri Perhubungan Dudy Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah sudah tak tahan lagi dengan dampaknya. Langkah konkret sedang disiapkan secara lintas kementerian, dengan target penerapan nasional mulai 2026.
Program zero ODOL kini didorong melalui wilayah percontohan dan penerapan teknologi digital. Pemerintah pun mengirim sinyal kuat kepada para pengusaha untuk segera berbenah sebelum sanksi diberlakukan.
Berikut ini 5 fakta utama soal pemberantasan ODOL yang kini jadi prioritas nasional:
Menteri Perhubungan Dudy Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah tidak lagi bisa mentolerir praktik angkutan barang berlebih yang selama ini jadi biang kecelakaan dan kerusakan infrastruktur.
“Kami juga sudah cukup jengah dengan Odol. Dan ini dalam rangka penanganan odol dalam beberapa waktu ke depan akan ada rumusan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis, 8 Mei 2025.
Menurutnya, sejumlah kementerian bahkan sempat ‘bertempur’ untuk merumuskan kebijakan tegas terhadap praktik ODOL yang dinilai sudah di luar batas toleransi.
Baca juga: Presiden Disebut Setujui Percepatan Target RI Bebas Truk ODOL pada 2025
Langkah awal dimulai lewat dua provinsi yang ditetapkan sebagai pilot project: Riau dan Jawa Barat. Pemerintah pusat telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan skema konkret.
“Riau dan Jawa Barat akan jadi pilot projek penanganan odol. Kami harapkan dalam waktu dekat kami akan merumuskan kegiatan-kegiatan yang lebih konkrit berkaitan dengan penanganan odol di Jawa Barat dan Riau,” jelas Dudy.
Pilot project ini akan jadi dasar formulasi kebijakan nasional, sekaligus uji efektivitas penegakan di daerah dengan karakteristik infrastruktur dan ekonomi yang berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut program zero ODOL secara nasional akan diberlakukan mulai 2026. Hal ini ditetapkan setelah melalui berbagai pembahasan lintas sektor.
“Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi pada Rabu, 7 Mei 2025.
Keseluruhan kementerian dan stakeholder terkait akan dilibatkan agar implementasinya adil, tegas, namun tetap memperhatikan dampak ekonomi dan logistik.
Untuk mengefektifkan pengawasan truk ODOL, pemerintah akan menerapkan teknologi Weigh In Motion (WIM), sistem penimbangan otomatis saat kendaraan berjalan. Ini memungkinkan penegakan hukum lebih cepat, efisien, dan berbasis data.
“Inilah yang akan kami kaji lebih lanjut. Ada (zero odol) yang berlaku umum, nasional, tapi juga bisa saja ada yang spesifik. Makanya ada beberapa pilot project yang sedang dipersiapkan juga agar formulanya itu ada yang umum tapi juga ada yang spesifik daerah,” jelas AHY.
WIM akan menjadi elemen penting dalam pengawasan digital dan otomatis, termasuk untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time di titik-titik rawan.
AHY menekankan bahwa program zero ODOL bukan hanya proyek pemerintah semata, tapi juga kewajiban bagi pelaku usaha angkutan logistik untuk segera menyesuaikan armada dan praktik pengiriman barang.
Pemerintah akan melakukan monitoring berkala terhadap implementasi, termasuk dampaknya pada rantai pasok, dunia usaha, dan perdagangan nasional. Dengan penetapan wilayah percontohan, penerapan teknologi, dan tenggat waktu 2026, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan praktik truk obesitas. Sinyal tegas sudah dikirim: era ODOL akan segera berakhir.
Streaming