Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Luar Biasa OKI Bahas Palestina

Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono akan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) pada 7 Maret 2025. Menlu berangkat ke Jeddah setelah melakukan lawatan ke Qatar.

“Pasti isu yang terkait dengan bagaimana memberikan dukungan lebih lanjut kepada Palestina akan menjadi isu yang utama dibicarakan terutama pada saat penyelenggaran KTM OKI luar biasa Jumat mendatang,” ujar Juru Bicara Kemenlu RI Roy Soemirat dalam press briefing di Kemenlu, Jakarta, Kamis 6 Maret 2025. 

“Saya sampaikan posisi Indonesia terkait situasi di Palestina saat ini mengenai gencatan perkembangan gencatan senjata Israel dengan Hamas. Beberapa hari yang lalu juga kita sudah mengeluarkan lagi posisi terbaru bahwa Indonesia mengecam upaya Israel untuk mengagalkan kesepakatan gencatan senjata dengan tidak mengikuti kesepakatan awal,” tegas Roy.

“(Israel) juga secara sepihak memaksakan perpanjangan fase-fase yang sudah harusnya diselesaikan tanpa mau memulai negosiasi ke fase berikutnya sebagaimana sudah disepakati sebelumnya,” imbuh Roy.

Lebih lanjut Roy menambahkan bahwa Indonesia tidak dapat menerima tindakan Israel untuk menghentikan atau melarang penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, dimana jelas-jelas bahwa hal tersebut merupakan alat tekan untuk memaksakan kehendaknya dalam perundingan gencatan senjata. 

Terkait dengan Tepi Barat, Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di tepi barat. 

“Operasi ini kembali menunjukkan niat utama Israel untuk menjadikan pendudukannya menjadi permanen di wilayah Palestina dan kemudian Indonesia tentu akan terus menekankan bahwa akar permasalahan konflik ini adalah penyangkalan, denial terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” Roy menambahkan.

Inisiatif Mesir

Sebelum pertemuan luar biasa OKI, Liga Arab juga sudah melakukan pertemuan darurat. Dalam pertemuan itu negara-negara Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Mesir untuk Jalur Gaza pada hari Selasa kemarin, yang akan menelan biaya USD53 miliar dan menghindari pemukiman kembali warga Palestina, yang bertentangan dengan visi "Riviera Timur Tengah” Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan bahwa usulan tersebut telah diterima pada penutupan pertemuan puncak Liga Arab di Kairo.

Sisi mengatakan pada pertemuan puncak tersebut bahwa ia yakin bahwa perdamaian akan tercapai dalam konflik yang telah menghancurkan Jalur Gaza.

Pertanyaan utama yang perlu dijawab tentang masa depan Gaza adalah siapa yang akan menjalankan daerah kantong tersebut, dan negara mana yang akan menyediakan miliaran dolar yang dibutuhkan untuk rekonstruksi.

Sisi mengatakan Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite administratif yang terdiri dari teknokrat independen dan profesional Palestina yang dipercayakan untuk memerintah Gaza.

Komite tersebut akan bertanggung jawab untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan mengelola urusan Jalur Gaza untuk sementara waktu, sebagai persiapan untuk kembalinya Otoritas Palestina (PA), kata Sisi.