12.189 SPPG Sudah Beroperasi Melayani 35,4 Juta Penerima Manfaat MBG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 12.189 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 19 Oktober 2025. SPPG ini dikebut untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Adapun jumlah penerima manfaatnya telah menjangkau 35.454.995 orang. Jumlah ini mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.

"Capaian lebih dari 12.000 dapur aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," kata Sony, Minggu, 19 Oktober 2025.

Perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," ujar Sony.

Ilustrasi. Dok Antara

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.

"BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida.

Dalam aspek komunikasi publik, lanjut Hida, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat. "Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG," pungkas Hida.