Resmi Mulai Tugas, Dubes Umar Hadi Serahkan Surat Kepercayaan ke Sekjen PBB

New York: Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Umar Hadi resmi menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekjen PBB António Guterres di Markas Besar PBB, Jumat 19 September 2025.

Dubes Umar tegaskan komitmen untuk mendorong reformasi sistem multilateral serta berkontribusi positif pada perdamaian dan keamanan internasional, khususnya isu Palestina.

“Dubes Umar Hadi juga sampaikan pentingnya isu-isu global seperti AI, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketahanan pangan, serta pentingnya melibatkan generasi muda,” pernyataan PTRI New York dikutip dari akun Instagram Indonesiaunny, Sabtu 20 September 2025.
 

Sekjen PBB Antonio Guterres sampaikan harapan agar Indonesia semakin aktif mendukung sistem multipolar.

“Indonesia adalah ‘privileged partner’ bagi PBB sekaligus salah satu pilar emerging powers yang akan membentuk tata dunia baru,” ujar Sekjen Guterres.

Dubes Umar akan langsung mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato pertama di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025.

Sidang Umum PBB ke-80 tahun ini mengusung tema Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights. Menlu Sugiono menekankan bahwa forum tersebut adalah momentum penting untuk memperbarui semangat multilateralisme di tengah dinamika global saat ini.

Agenda Presiden di New York akan dimulai pada Senin, 22 September 2025 dengan menghadiri konferensi internasional mengenai Two-State Solution di markas besar PBB. Konferensi ini merupakan kelanjutan pertemuan Sidang Umum PBB pada Juli lalu yang saat itu tak dihadiri perwakilan Israel maupun Amerika Serikat (AS).

Indonesia mendapat giliran ketiga setelah Brasil dan AS. Sesi ini dikenal sebagai puncak Sidang Umum saatpara pemimpin dunia memaparkan prioritas nasional dan visinya di hadapan audiens global.

Selain agenda utama tersebut, Presiden juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral bersama jajaran menterinya, termasuk Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Investasi, dan Sekretaris Kabinet.